Kompas.com - 11/03/2020, 15:51 WIB
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariPresiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan, pihaknya merupakan serikat buruh pertama yang menarik diri dari tim kajian Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dibentuk pemerintah.

Alasannya, KSBSI merasa dijebak ketika masuk dalam tim tersebut, karena sejak awal proses penyusunan RUU tersebut, pihaknya tidak pernah dilibatkan.

"Lalu, mulai lah kami (KSBSI) menarik diri dari sana, KSBSI yang pertama kali menarik diri dan mengumumkan surat pengunduran diri, dan diikuti oleh teman-teman lain," kata Elly di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020).

Baca juga: Pasal Kontroversi di Omnibus Law: Kemudahan Rekrut Tenaga Kerja Asing

Elly juga mengatakan, pemerintah harus menghargai aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang akan dilakukan serikat buruh Indonesia.

Ia mengatakan, aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilakukan karena para serikat pekerja merasa tak diajak konsultasi terkait RUU sapu jagat tersebut.

"Mudah-mudahan pesan ini sampai ke pemerintah. Serikat buruh tidak mengancam, tetapi ketika kita sudah merasakan kita tidak dihargai dan tidak diajak lagi konsultasi soal hak hidup sesuai HAM, kita akan melawan," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Mahfud MD Sebut Omnibus Law RUU Cipta Kerja Bukan untuk Kepentingan China

Elly menuturkan, KSBSI dulunya merupakan pendukung Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Namun, menurut dia, kebijakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dikeluarkan pemerintah, mendorongnya untuk mengambil sikap penolakan.

"Lalu di mana buruh yang sudah mendukung beliau (Jokowi)? Tapi tolong ini jangan dilihat sebagai kata-kata misalnya prasangka pilihan kami ternyata mendegradasi tidak, siapapun yang jadi pemimpin negara pasti pernah melakukan kesalahan," tuturnya.

Lebih lanjut, Elly mengatakan, dirinya masih ingat pernyataan Presiden Jokowi yang membuka masukan seluas-luasnya terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

Nasional
Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

Nasional
RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

Nasional
Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

Nasional
Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari karena Miliki Senjata Api

Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari karena Miliki Senjata Api

Nasional
Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Nasional
Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis 'E-voting' di Tingkat Desa

Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis "E-voting" di Tingkat Desa

Nasional
Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

Nasional
Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.