Pasca-Putusan MA, Presiden Diminta Terbitkan Perpres Jaminan Kesehatan Baru

Kompas.com - 11/03/2020, 12:39 WIB
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/11/2018). -KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAKetua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diharapkan segera menerbitkan peraturan presiden baru untuk menggantikan Perpres 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, menyusul dibatalkannya ketentuan Pasal 34 Perpres tersebut oleh Mahkamah Agung.

Pembatalan ini berimplikasi tidak bisa berlakunya ketentuan tarif iuran baru BPJS Kesehatan yang sebelumnya telah diberlakukan pemerintah sejak awal tahun 2020.

"Agar Presiden segera mengeluarkan perpres baru. Ini penting untuk menjamin kepastian hukum," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/3/2020).

Baca juga: YLKI Minta BPJS Kesehatan Tak Turunkan Kualitas Pelayanan Pasien

"Sebab pernyataan manajemen BPJS Kesehatan akan tetap menggunakan Perpres lama, jika pemerintah belum mengubah atau mengeluarkan Perpres baru. Dengan kata lain, kenaikan tarif tetap akan diberlakukan oleh BPJS Kesehatan," imbuh dia.

Tulus mengatakan, pembatalan ini sebenarnya memiliki dua implikasi. Di satu sisi, konsumen tidak akan terlalu keberatan dengan besarnya iuran yang harus dibayarkan.

Di sisi lain, muncul kekhwatiran bahwa hal ini akan mereduksi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien BPJS Kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau yang direduksi hanya servis non-medis masih mendingan, tetapi jika yang direduksi servis medisnya, ini yang membahayakan pasien karena bisa berdampak terhadap patient safety. Misalnya, jenis obatnya diganti atau dikurangi," ujarnya.

Baca juga: Pasca-putusan MA, BPJS Kesehatan Diminta Berbenah

Lebih jauh, YLKI juga mendorong Kemensos untuk segera melakukan pembersihan data untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sebab, sampai saat ini cleansing tersebut belum dilakukan, sehingga potensi penerima PBI yang salah sasaran masih sangat besar.

Hasil cleansing data nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk memasukkan peserta mandiri menjadi peserta PBI.

"Sebab, faktanya peserta kelas mandiri mayoritas adalah kelas 3. Artinya, dari sisi sosial ekonomi adalah kelompok rentan, dan pantas menjadi anggota PBI juga," kata dia.

Selain itu, Tulus mendorong, agar BPJS mengefektifkan tagihan peserta kelas mandiri yang masih menunggak. Sebab tunggakan mereka dianggap cukup signifikan yaitu mencapai 54 persenan.

Baca juga: Komisi IX DPR: Putusan MA yang Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Jadi Momentum Berbenah

Diberitakan, MA mengabulkan permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2020.

Permohonan uji materi diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang keberatan dengan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan.

Mereka meminta MA membatalkan kenaikan iuran tersebut.

Majelis hakim MA menyatakan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28H, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (T.D018)

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selamat dari Kecelakaan Saat Reli, Bamsoet: Allah Masih Melindungi Saya

Selamat dari Kecelakaan Saat Reli, Bamsoet: Allah Masih Melindungi Saya

Nasional
UPDATE 27 November: Indonesia Baru Capai Vaksinasi 44,97 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 27 November: Indonesia Baru Capai Vaksinasi 44,97 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Update 27 November: Positivity Rate Kasus Harian Covid-19 Sebesar 0,21 Persen

Update 27 November: Positivity Rate Kasus Harian Covid-19 Sebesar 0,21 Persen

Nasional
Update 27 November: Ada 5.397 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 27 November: Ada 5.397 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menpan RB Larang ASN Cuti pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022

Menpan RB Larang ASN Cuti pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022

Nasional
Update 27 November: Bertambah 11, Total 143.807 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19

Update 27 November: Bertambah 11, Total 143.807 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
Jokowi: Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan WHO Sulit Tercapai di Akhir 2021

Jokowi: Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan WHO Sulit Tercapai di Akhir 2021

Nasional
Kapolri Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Serentak Indonesia di Bogor

Kapolri Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Serentak Indonesia di Bogor

Nasional
Cerita Guru Honorer di Ende yang 7 Bulan Belum Terima Gaji ...

Cerita Guru Honorer di Ende yang 7 Bulan Belum Terima Gaji ...

Nasional
Update 27 November: 8.226 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 27 November: 8.226 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bamsoet Jadi Navigator Sean Gelael Saat Kecelakaan Reli di Meikarta

Bamsoet Jadi Navigator Sean Gelael Saat Kecelakaan Reli di Meikarta

Nasional
Update 27 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 26 Provinsi, DIY Catat Penambahan Tertinggi

Update 27 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 26 Provinsi, DIY Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Update 27 November: Bertambah 260, Total Kasus Covid-19 yang Sembuh Mencapai 4.103.639

Update 27 November: Bertambah 260, Total Kasus Covid-19 yang Sembuh Mencapai 4.103.639

Nasional
Bamsoet Kecelakaan Saat Reli di Meikarta, Kondisinya Tidak Luka-luka

Bamsoet Kecelakaan Saat Reli di Meikarta, Kondisinya Tidak Luka-luka

Nasional
Update 27 November: 404 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total Jadi 4.255.672

Update 27 November: 404 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total Jadi 4.255.672

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.