Meski MK Bisa Ubah Tafsir, Parpol Diharap Patuhi Putusan Pemilu Serentak

Kompas.com - 11/03/2020, 12:28 WIB
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDirektur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini merespons pernyataan partai politik yang tak sepakat pilpres digelar serentak dengan pileg sebagaimana bunyi putusan Mahkamah Konstitusi ( MK).

Salah satu partai yang menolak pilpres dan pileg digelar pileg adalah Partai Amanat Nasional.

Menurut Titi Anggraini, MK bisa saja mengubah tafsirnya soal keserentakan pemilu, tetapi, harus ada argumen yang kuat untuk mengubah tafsir itu.

"Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 menyebutkan, MK bisa saja mengubah pendiriannya soal pemilu serentak, asalkan ada argumentasi yang lebih kuat," kata Titi kepada Kompas.com, Rabu (11/3/2020).

Baca juga: Merespons Penolakan, MK Sebut Legislatif Harusnya Patuhi Putusan Pemilu Serentak

Titi mengatakan, pada perkara pengujian pasal keserentakan pemilu, Majelis Hakim tidak membatalkan pasal apa pun.

Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tetap berlaku.

Hanya saja, MK menafsirkan bahwa pemilu serentak yang menguatkan sistem presidensial ialah yang menggabungkan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan anggota DPR dan DPD.

Untuk mengubah fasir itu, harus ada argumen kuat dari aspek konstitusionalitas, empirik, maupun sosial.

Baca juga: Pilpres-Pileg Diputuskan Serentak, Pusako: Pemilu Harus Nyaman untuk Semua

Bahwa selain yang ditafisrkan oleh MK, ada pilihan lain yang lebih mampu memperkuat sistem presidensial, bisa membuat pemilu terselenggara lebih efektif dan efisien, serta memungkinkan pemilih memilih secara cerdas.

"Jadi kalau PAN mampu memenuhi argumen-argumen itu, PAN bisa mengujinya lagi di MK. Sehingga penolakan atas desain yang diputuskan MK bisa beralasan dan bukan sekedar karena alasan pragmatisme elektoral," ujar Titi.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yuri: Terapkan Protokol Kesehatan Bukan Karena Anjuran Pemerintah!

Yuri: Terapkan Protokol Kesehatan Bukan Karena Anjuran Pemerintah!

Nasional
TNI-Polri Janji Kedepankan Humanisme Saat Mengawal New Normal

TNI-Polri Janji Kedepankan Humanisme Saat Mengawal New Normal

Nasional
 591 Pasien Covid-19 Sembuh Hari Ini, Rekor Tertinggi Sejak Kasus Perdana

591 Pasien Covid-19 Sembuh Hari Ini, Rekor Tertinggi Sejak Kasus Perdana

Nasional
Pemerintah: Hampir 80 Persen Kasus Positif Covid-19 Tak Bergejala Sama Sekali

Pemerintah: Hampir 80 Persen Kasus Positif Covid-19 Tak Bergejala Sama Sekali

Nasional
UPDATE 7 Juni: Pemerintah Telah Periksa 405.992 Spesimen Covid-19

UPDATE 7 Juni: Pemerintah Telah Periksa 405.992 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

Nasional
Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Nasional
Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Nasional
Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Nasional
Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Nasional
Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Nasional
Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X