KOMPAS.com – Desa digital diharapkan mampu menurunkan biaya, meningkatkan pelayanan publik dan taraf hidup masyarakat, serta memudahkan mereka mengurus apa saja.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan pernyataan itu saat meninjau desa digital di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga, Selasa (10/3/2020).
“Setelah masyarakat daftar online, dalam waktu yang sudah ditentukan, masyarakat sudah bisa mengambil keperluannya ke kantor desa tanpa menunggu lagi,” kata Gus Menteri (sapaan akrab Mendes PDTT) dalam keterangan tertulis.
Ia melanjutkan, beban kepala desa juga akan berkurang karena dana desa dikelola secara non tunai, sehingga jejak digitalnya, termasuk transaksi terekam dengan jelas.
Baca juga: Kementan Gandeng Kemendes PDTT Revitalisasi Pembangunan Kawasan Ekonomi 4.0
Adanya akses internet di desa digital juga mampu mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mempromosikan produk lokalnya melalui e-commerce atau market place.
“BUMDes dapat bekerja sama dengan startup lokal untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi aktivitas ekonomi menggunakan Internet of Things (IOT),” imbuh Gus Menteri.
Ia melanjutkan, inovasi digital tersebut nantinya juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Adanya desa-desa digital secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia (SDM), sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” kata Mendes PDTT.
Baca juga: Kemendes PDDT Bantu Kapal Angkut dan Sarana Air Bersih di Lombok Timur
Kemendes PDTT pun, lanjut dia, akan fokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia, salah satunya memperbanyak desa-desa digital di Indonesia.
Desa digital sendiri merupakan suatu konsep tentang pengembangan desa melalui pemanfaatan teknologi digital, baik dalam pelayanan publik sampai pengembangan kawasan.
Ikut
