Upaya Pemerintah Redam Konflik di Tembagapura...

Kompas.com - 11/03/2020, 09:02 WIB
Ratusan warga dari Distrik Tembagapura yang tengah mengungsi di Kota Timika, Kabupaten Monika, Papua, Minggu (7/3/2020) Dok Humas Polda PapuaRatusan warga dari Distrik Tembagapura yang tengah mengungsi di Kota Timika, Kabupaten Monika, Papua, Minggu (7/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelombang pengungsian warga Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, terus mengalir.

Sebanyak 1.572 jiwa telah mengungsi ke Timika, Papua, guna menghindari aksi teror yang dilancarkan Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) per Senin (9/3/2020).

"Perlu diketahui bahwa total warga masyarakat yang telah diturunkan ke Timika dari Distrik Tembagapura sejak 6-9 Maret 2020 sebanyak 1.572 jiwa," ujar Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw, melalui rilis, Senin (9/3/2020).

Baca juga: KKB di Tembagapura, Mahfud Sebut Aparat Keamanan yang Akan Menyelesaikan

Waterpauw mengatakan para pengungsi rela meninggalkan tempat tinggalmua karena takut akan aksi teror KKB.

"Mereka punya pengalaman beberapa tahun yang lalu terutama kaum perempuan dan anak–anak, mereka mengalami kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata," kata dia.

Fasilitasi pengungsi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika dapat memfasilitasi ratusan warga Distrik Tembagapura yang ingin mengungsi ke Timika, Papua pasca-aksi teror Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB).

"Masyarakat setempat yang ada di situ khawatir, ketakutan, sehingga mereka minta diamankan di Timika. Langkah berikutnya adalah agar difasilitasi oleh Pemda Mimika, kita sudah komunikasi," ujar Tito di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Tito mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Bupati Mimika Eltinus Omaleng guna membantu pengungsi menuju ke Timika.

Baca juga: Marak Aksi KKB, Bagaimana Jaminan Keamanan PON dan Pilkada 2020 Papua?

Dari hasil komunikasi sementara, upaya pengungsian itu juga akan dibantu Kodim 1710/Mimika dan Polres Mimika.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Proyek Strategis Nasional Tetap Jalan untuk Pemulihan Ekonomi

Jokowi Minta Proyek Strategis Nasional Tetap Jalan untuk Pemulihan Ekonomi

Nasional
KPK Limpahkan Kasus Direktur Utama PT CMI Teknologi ke PN Tipikor

KPK Limpahkan Kasus Direktur Utama PT CMI Teknologi ke PN Tipikor

Nasional
Menkumham Ingatkan Jajaran Bersiap Kerja di Era 'New Normal'

Menkumham Ingatkan Jajaran Bersiap Kerja di Era "New Normal"

Nasional
Wapres Sebut RI Ingin Contoh Korea Selatan dalam Reformasi Birokrasi

Wapres Sebut RI Ingin Contoh Korea Selatan dalam Reformasi Birokrasi

Nasional
Buka Pariwisata di Tengah Pandemi, Kebijakan Berisiko yang Tetap Diambil...

Buka Pariwisata di Tengah Pandemi, Kebijakan Berisiko yang Tetap Diambil...

Nasional
KSPI: Buruh Lebih Butuh Solusi dari Ancaman PHK ketimbang 'New Normal'

KSPI: Buruh Lebih Butuh Solusi dari Ancaman PHK ketimbang "New Normal"

Nasional
Polemik Pilkada 2020: Di Tengah Pandemi dan Kritik

Polemik Pilkada 2020: Di Tengah Pandemi dan Kritik

Nasional
Alat Pelindung Diri Buatan Indonesia Penuhi Standar WHO

Alat Pelindung Diri Buatan Indonesia Penuhi Standar WHO

Nasional
Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Nasional
UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X