Pemerintah Diminta Terbitkan Perpres Percepatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

Kompas.com - 10/03/2020, 20:15 WIB
Ketua Koperasi Nasari Syariah Chandra Saritua usai bertemu Wapres Maruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/3/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua Koperasi Nasari Syariah Chandra Saritua usai bertemu Wapres Maruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta menerbitkan peraturan presiden (perpres) dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan demi mencapai target kemiskinan nol persen.

Hal tersebut disampaikan Ketua Koperasi Nasari Syariah Chandra Saritua usai bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

"Kami juga mengusulkan kepada Pak Wapres supaya pemerintah bisa mengeluarkan Perpres untuk percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan," ujar Chandra.

Baca juga: Mendag: Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Pemerintah Berkomitmen Revitalisasi Pasar Rakyat

Jika sudah ada perpres, Chandra menuturkan, percepatan tersebut bisa dilakukan dengan membentuk badan nasional percepatan.

Badan tersebut bertugas untuk mengakselerasi dan membantu koordinasi dengan 18 kementerian yang memiliki program-program usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Kementerian-kementerian BUMN mengoordinasi supaya akselerasi dan visi-misi Bapak Presiden-Wakil Presiden nol persen itu bisa terealisasi," kata dia.

Chandra berharap, koperasi bisa terlibat dalam program-program guna mengejar target kemiskinan nol persen.

Baca juga: Wapres Minta Pesantren Jadi Pusat Gerakan Ekonomi Kerakyatan

Ia pun menginginkan di era saat ini, koperasi tidak dipandang sebelah mata dan berganti image menjadi lebih kekinian untuk menggaet anak muda dan milenial.

Salah satu caranya adalah menggunakan platform digital dalam merangkul para wirausahawan agar bergabung dengan koperasi dan membuat aplikasi bagi para anggota koperasi tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Nasional
Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Nasional
Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Nasional
Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Nasional
Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Nasional
Ketua DPR Minta Perguruan Tinggi Gelar Kajian Ilmiah Menyongsong Tatanan Baru

Ketua DPR Minta Perguruan Tinggi Gelar Kajian Ilmiah Menyongsong Tatanan Baru

Nasional
Kemenlu: Jumlah WNI Meninggal akibat Covid-19 di Saudi Bertambah 6 Orang

Kemenlu: Jumlah WNI Meninggal akibat Covid-19 di Saudi Bertambah 6 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X