Italia Dikarantina, KBRI Roma Hentikan Sementara Layanan Konsuler

Kompas.com - 10/03/2020, 16:35 WIB
Staf memeriksa suhu badan seorang pria sebelum masuk ke stadion di San Siro, Milan, Italia, Minggu (8/3/2020). Pertandingan antara AC Milan melawan Genoa dilaksanakan di ruang tertutup untuk penonton saat jumlah kasus positif virus korona semakin meningkat. ANTARA FOTO/REUTERS/Daniele Mascolo/hp/cfo ANTARA FOTO/REUTERS/DANIELE MASCOLOStaf memeriksa suhu badan seorang pria sebelum masuk ke stadion di San Siro, Milan, Italia, Minggu (8/3/2020). Pertandingan antara AC Milan melawan Genoa dilaksanakan di ruang tertutup untuk penonton saat jumlah kasus positif virus korona semakin meningkat. ANTARA FOTO/REUTERS/Daniele Mascolo/hp/cfo
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedutaan Besar Republik Indonsia ( KBRI) di Roma menghentikan sementara seluruh pelayanan kekonsuleran bagi seluruh warga negara asing (WNA).

Hal itu menyusul keputusan Pemerintah Italia memberlakukan 'kontrol yang lebih ketat untuk seluruh wilayah Italia' pada Senin (9/3/2020). Langkah itu diambil sebagai pencegahan penyebaran virus corona di Italia.'

"KBRI Roma untuk sementara menghentikan layanan kekonsuleran bagi WNA, hingga terdapat pemberitahuan selanjutnya," demikian bunyi keterangan tertulis KBRI Roma seperti dilansir Kompas.com, Selasa (10/3/2020).

Baca juga: Wajah Italia dalam Karantina: Pernikahan dan Pemakaman Ditunda, Kerusuhan Merebak di Penjara

Adapun pelayanan paspor dan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) bagi warga negara Indonesia (WNI) dapat tetap dilakukan dengan perjanjian.

Dalam keterangan tersebut, KBRI juga mengimbau agar WNI tidak melakukan perjalanan ke Italia untuk sementara waktu hingga ada pemberitahuan selanjutnya.

Selain itu, bagi WNI yang berada di Italia diharapkan untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti ketentuan yang telah diputuskan Pemerintah Italia.

Baca juga: Italia Lockdown akibat Corona, Ini Langkah Kemenlu RI

"KBRI Roma terus melakukan pemantauan situasi dan kondisi di Italia paska pemberlakuan Keputusan dimaksud," imbuh keterangan itu.

Dalam kondisi darurat, WNI yang berada di Italia dapat menghubungi nomor hotline Posko Penanganan COVID-19 KBRI Roma di +39 338 923 4243.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X