Nasdem Usul Klaster Ketenagakerjaan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dihapus

Kompas.com - 10/03/2020, 08:42 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Willy Aditya, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Willy Aditya, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem menyarankan agar klaster tentang ketenagakerjaan di omnibus law RUU Cipta Kerja dihapus dari draf.

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menilai klaster ketenagakerjaan ini menjadi sumber utama penolakan publik atas RUU Cipta Kerja.

"Apa yang salah adalah klaster ketenagakerjaan. Kan ada 11 klaster dalam omnibus law itu. Kalau seandainya presiden mau melakukan 100 hari, maka lebih baik klaster ketenagakerjaan ditangguhkan (ditunda) saja," kata Willy kepada wartawan, Senin (9/3/2020).

Baca juga: Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan Desakan agar Pekerja Tak Dikorbankan..

Menurutnya, jika klaster ketenagakerjaan dihapus, target penyelesaian 100 hari sebagaimana dicetuskan Presiden Joko Widodo menjadi sangat mungkin.

Willy mengatakan, klaster tentang ketenagakerjaan bisa digabungkan dengan revisi UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No 2/2004 yang juga masuk daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020.

"Nanti klaster itu (ketenagakerjaan) dimasukkan saja ke UU PPHI yang masuk ke prolegnas prioritas 2020," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ketika itu terjadi, nama bisa berubah jadi 'RUU Kemudahan Investasi dan Perizinan'. Itu yang dimaksud Pak Surya (Surya Paloh)," imbuh Willy.

Baca juga: Apa Itu RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang Ditolak Gejayan Memanggil Lagi?

Selain itu, Willy juga menyinggung aturan tentang pers yang dimuat dalam RUU Cipta Kerja.

Ia sepakat aturan suntikan modal asing untuk pers nasional dihapus. Namun, media boleh menggunakan brand atau merek dagang asing.

"Soal kepemilikan modal asing di pers nasional, tetap kayak sekarang saja. Boleh gunakan brand luar tapi modalnya tetap nasional," kata dia.

Terkait omnibus law RUU Cipta Kerja, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sebelumnya mengatakan sejumlah pasal-pasal kontroversial dalam omnibus law RUU Cipta Kerja dievaluasi kembali.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepentingan Tenaga Kerja di Omnibus Law Dikorbankan

Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan Ketua Umum Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (9/3/2020).

"Kami mempunyai kesepakatan terlepas berapa pasal yang dianggap masih kontroversial ini segera untuk kembali diajak mengevaluasi ulang, tetapi dengan time-frame yang tidak terlalu lama," kata Paloh saat konferensi pers.

Selanjutnya, ia berharap omnibus law RUU Cipta Kerja dapat segera disahkan DPR. Sebab, menurut Paloh, RUU Cipta Kerja terkait dengan kepentingan nasional yang mesti diutamakan.

"Artinya policy omnibus law ini Insya Allah harus bisa disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Varian Omicron Menyebar, Kemenkes: Di Indonesia Delta Masih Dominan

Varian Omicron Menyebar, Kemenkes: Di Indonesia Delta Masih Dominan

Nasional
Berbisik, Lulung Ucapkan Terima Kasih ke Zulkifli Hasan yang Menjenguknya

Berbisik, Lulung Ucapkan Terima Kasih ke Zulkifli Hasan yang Menjenguknya

Nasional
Antisipasi Nataru dan Ancaman Varian Omicron, Satgas Minta 6 Indikator Ini Harus Dimonitor

Antisipasi Nataru dan Ancaman Varian Omicron, Satgas Minta 6 Indikator Ini Harus Dimonitor

Nasional
Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kewirausahaan di Kalangan Generasi Muda

Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kewirausahaan di Kalangan Generasi Muda

Nasional
Ketua Komisi I Tak Tahu Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI

Ketua Komisi I Tak Tahu Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI

Nasional
Ridwan Kamil Percaya Diri Masuk Parpol, Pengamat: Elektabilitasnya Masih Standar

Ridwan Kamil Percaya Diri Masuk Parpol, Pengamat: Elektabilitasnya Masih Standar

Nasional
Cegah Penularan Lebih Dini, Satgas Covid-19 Gencarkan 4 Tahap Penelusuran Kontak

Cegah Penularan Lebih Dini, Satgas Covid-19 Gencarkan 4 Tahap Penelusuran Kontak

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Kepala Daerah Segera Menindaklanjuti Inmendagri Nomor 63 dan 64

Satgas Covid-19 Minta Kepala Daerah Segera Menindaklanjuti Inmendagri Nomor 63 dan 64

Nasional
Waspada Omicron, Pemerintah Perketat Testing dan Tracing Pelaku Perjalanan Internasional

Waspada Omicron, Pemerintah Perketat Testing dan Tracing Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Jokowi ke Kapolri: Hati-hati Kapoldamu, kalau Kasus Covid-19 Naik, Saya Perintah Ganti

Jokowi ke Kapolri: Hati-hati Kapoldamu, kalau Kasus Covid-19 Naik, Saya Perintah Ganti

Nasional
Jika Gabung Parpol, Ridwan Kamil Dinilai Tak Otomatis Jadi Capres

Jika Gabung Parpol, Ridwan Kamil Dinilai Tak Otomatis Jadi Capres

Nasional
Anggota DPR Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI, Dudung: Tidak Akan Saya Penuhi

Anggota DPR Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI, Dudung: Tidak Akan Saya Penuhi

Nasional
Sidak ke Terminal BBM di Bali, Jokowi: Bagaimana Stok BBM?

Sidak ke Terminal BBM di Bali, Jokowi: Bagaimana Stok BBM?

Nasional
Masyarakat Diharapkan Bantu Beri Informasi Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu

Masyarakat Diharapkan Bantu Beri Informasi Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Menteri PPPA Dorong Peningkatan Akses Fasilitas Kesehatan bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA Dorong Peningkatan Akses Fasilitas Kesehatan bagi Perempuan dan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.