Kompas.com - 09/03/2020, 20:50 WIB
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPeneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana heran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung menemukan tersangka suap Harun Masiku yang hampir dua bulan berstatus buron.

Menurut Kurnia, Pimpinan KPK bukan tidak mampu mencari keberadaan Politisi PDI Perjuangan (PDI-P) itu, melainkan tak mau.

"Memang mereka tidak mau menuntaskan perkara ini," kata Kurnia di kantor ICW, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020).

"Padahal track record KPK kalau soal pencarian buron kan bagus, cepat, tepat, tapi kenapa Harun Masiku ini tumpul. Atau memang sengaja ditumpulkan oleh Pimpinan KPK?," lanjutnya.

Baca juga: Nurhadi dan Harun Masiku Mau Diadili In Absentia, Haris Azhar: Itu Pelarian KPK...

Menurut Kurnia, yang disampaikan oleh Pimpinan dan Juru Bicara KPK bahwa lembaga antirasuah itu telah mencari keberadaan Harun Masiku di puluhan wilayah, tidak membuat situasi membaik.

Sebab, yang publik butuhkan adalah KPK segera menangkap Harun Masiku, bukan menceritakan upaya seperti apa yang telah ditempuh KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita juga enggak tahu itu benar atau bohong Pimpinan KPK mengatakan itu," ujar Kurnia.

Kurnia menilai, rencana KPK membawa perkara ini ke pengadilan secara in absentia atau proses pengadilan tanpa kehadiran Harun Masiku, juga tidaklah tepat.

Sebab, kehadiran Harun dalam proses peradilan dinilai sangat penting untuk mengungkap kasus yang mungkin saja menyeret elite partai politik.

Mewacanakan pengadilan secara in absentia, kata Kurnia, juga menunjukkan ketidakseriusan KPK untuk mencari buronnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

Nasional
OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

Nasional
Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

Nasional
Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Nasional
Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Nasional
WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

Nasional
Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Nasional
107 Pinjol Terdaftar Resmi di OJK, Begini Cara Ceknya...

107 Pinjol Terdaftar Resmi di OJK, Begini Cara Ceknya...

Nasional
Sebaran 19.318 Kasus Aktif Covid-19, Jawa Tengah Terbanyak

Sebaran 19.318 Kasus Aktif Covid-19, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Polri: Karyawan Sindikat Pinjol Ilegal Digaji Rp 15 Juta-Rp 20 Juta Tiap Bulan

Polri: Karyawan Sindikat Pinjol Ilegal Digaji Rp 15 Juta-Rp 20 Juta Tiap Bulan

Nasional
Sejak 2018, Kominfo Tutup 4.874 Akun Pinjol Ilegal

Sejak 2018, Kominfo Tutup 4.874 Akun Pinjol Ilegal

Nasional
Timsel Minta Warga yang Merasa Memenuhi Syarat Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu untuk Mendaftar

Timsel Minta Warga yang Merasa Memenuhi Syarat Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu untuk Mendaftar

Nasional
Adik Eks Bupati Lampung Utara Diduga Terima Rp 2,3 Miliar untuk Kepentingan Pribadi

Adik Eks Bupati Lampung Utara Diduga Terima Rp 2,3 Miliar untuk Kepentingan Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.