Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam 7 Pekan, Kemenkominfo Catat 177 Isu Hoaks soal Virus Corona

Kompas.com - 09/03/2020, 20:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Samuel Abrijani Pangarepan mengatakan, pihaknya telah mencatat 177 jenis hoaks terkait penularan virus corona yang beredar di masyarakat.

Dia menuturkan, 177 kasus ini terpantau selama tujuh pekan sejak 23 Januari 2020.

"Ada 177 jenis isu hoaks yang kami temukan dalam tujuh pekan," ujar Samuel dalam diskusi yang digelar di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (8/3/2020).

Samuel lantas merinci perkembangan kemunculan 177 isu yang dimaksud.

Baca juga: Kritik Komunikasi Pemerintah soal Virus Corona, Mafindo: Banyak Ketidakpastian

Pada pekan pertama, yakni 23 Januari- 26 Januari 2020, ada lima isu hoaks yang tercatat oleh Kemenkominfo.

Pekan kedua, yakni 27 Januari-2 Februari 2020, ada 42 isu hoaks yang terpantau.

Pada pekan ketiga, yaitu 3 Februari -9 Februari 2020, ada 29 isu hoaks yang terpantau.

Pekan keempat, yakni 10 Februari-16 Februari 2020 ada 25 isu hoaks yang tercatat.

Pekan kelima, yakni 17 Februari-23 Februari 2020 ada 23 isu hoaks yang tercatat oleh Kemenkominfo.

Pekan keenam, yakni 24 Februari-1 Maret 2020, ada 17 isu hoaks yang tercatat.

"Pekan ketujuh, yakni pada 2 Maret-8 Maret ada 35 isu hoaks yang tersisa, " lanjut Samuel.

Dia mengungkapkan, isu hoaks yang terpantau ada yang dihubungkan dengan mistik dan teori konspirasi.

Baca juga: 13 Pasien Covid-19 Baru Sebelumnya Dinyatakan Suspect

Samuel mencontohkan adanya informasi hoaks yang menyebut virus corona dibuat oleh organisasi illuminati.

Selain itu, ada juga informasi hoaks yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo menyebutkan virus corona bisa sembuh dengan minum obat sakit kepala merk Bodrex.

"Untuk hoaks ini memang ada yang terkait disinformasi, dan dikaitkan dengan mistik atau ini disebutkan sebagai kerjanya illuminati. Untuk sebarannya harus dihitung lagi. Orang yang menyebarkan punya pengikut berapa, terus diforward berapa," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com