Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Komunikasi Pemerintah soal Virus Corona, Mafindo: Banyak Ketidakpastian

Kompas.com - 09/03/2020, 20:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho menyayangkan sikap pemerintah yang sering menimbulkan ketidakpastian informasi terkait virus corona.

Menurut Septiaji, hal ini terjadi karena sejumlah pejabat publik memberikan pernyataan yang kontradiktif terkait virus corona.

"Kita sayangkan ketidakpastian informasi. Salah satunya karena ada pejabat publik beberapa ada yang memberikan pernyataan yang selalu bertentangan, kontradiktif," ujar Septiaji dalam diskusi di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2020).

Baca juga: Kemenkominfo Sebut Ada 5 Kasus Hoaks soal Virus Corona Ditangani Polisi

Kondisi ini, kata dia, membuat masyarakat kebingungan.

"Pejabat A bilang begini, yang lain begitu. Seolah mereka berpikir, ini sebenarnya virus corona bahaya enggak sih? Seolah ini penyakit biasa saja. Kan kita bingung," ujar Septiaji.

Jika hal tersebut terus terjadi, menurut dia berpotensi membuka jalan adanya berbagai informasi keliru di masyarakat.

Septiaji mengingatkan bahwa informasi yang keliru cenderung lebih mudah beredar luas.

Terlebih jika informasi yang dimaksud terkait virus corona, karena menyangkut keselamatan nyawa individu.

"Kita butuh informasi dari otoritas yang terpercaya, sebab kalau sudah beredar lalu menyebar ribuan kali, susah dibendung," ujar Septiaji.

"Kalau sudah gitu, klarifikasinya paling hanya 10-20 persen saja (yang diibagikan). Orang lebih suka menyebarkan yang heboh, oalau membaca klarifikasinya kita malas," kata dia.

Baca juga: Terawan: Masalah di Indonesia Bukan Hanya Corona, Ada yang Lebih Mematikan Yaitu DBD

Sebelumnya, Septiaji mengatakan, ada lebih dari 100 informasi hoaks terkait penularan virus corona di Indonesia.

Menurut dia, jumlah ini tercatat selama dua bulan terakhir.

Septiaji menyebutkan, kondisi ini sebagai infodemik, di mana terjadi banjir informasi sesaat.

"Di Indonesia ini ada sekitar 100 lebih (topik hoaks yang beredar), selama dua bulan ini, " ujar Septiaji.

Pada umumnya, lanjut dia, hoaks yang beredar di Indonesia ini sangat mudah menjadi viral di masyarakat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com