Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Dirkeu Angkasa Pura II Tegaskan Tak Terima Suap dari Direktur PT INTI

Kompas.com - 09/03/2020, 19:42 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa dugaan suap pengadaan semi-baggage handling system (BHS) yang juga mantan Direktur Keuangan Angkasa Pura (AP) II Andra Y Agussalam menegaskan bahwa dirinya tidak menerima suap.

Andra menegaskan, uang yang diberikan oleh mantan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara adalah piutang.

Hal itu ia ungkapkan dalam pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/3/2020).

"Saudara bersih kukuh utang piutang, ada perjanjiannya?" tanya hakim.

"Ada. Dibuat tanggal 12 Juli dan 30 Juli. Kami buat perjanjian utang piutang," ucap Andra

"Utang piutang pertama berapa?" tanya hakim lagi.

"Rp 5 miliar," jawab Andra.

Baca juga: Kasus Suap Mantan Dirkeu AP II, Direktur PT INTI Divonis 2 Tahun Penjara

Andra menjelaskan, perjanjian piutang itu ditandatangani oleh dirinya dan Darman Mappangara.

Setelah itu, Andra kemudian berdalih tidak memiliki kewenangan dalam proyek BHS.

"Ini adalah sebenarnya utang piutang, tidak ada satu pun saksi yang disampaikan JPU (jaksa penuntut umum) ini adalah suap menyuap. Jadi saya aneh juga kalau disangkakan sebagai suap," ujar dia.

Diketahui, mantan PT INTI Darman Mappangara mengaku telah memberikan sejumlah uang untuk Andra Y Agussalam melalui teman Darman, Taswin Nur.

Baca juga: Hakim Tegur Sopir Eks Bos AP II karena Keterangan Berubah-ubah

Meski demikian, Darman membantah uang tersebut terkait suap pengadaan semi BHS di sejumlah bandara yang ada di bawah naungan PT AP II.

Hal itu disampaikan Darman saat menjalani pemeriksaan selaku terdakwa.

"Betul, Yang Mulia. Semua kejadian memang benar tapi penggunaan uang itu saya bantah karena bukan untuk suap tapi pengembalian utang. Itu yang saya sampaikan waktu ditanya soal eksepsi," kata Darman di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/2/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com