Kompas.com - 09/03/2020, 16:27 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat berkomunikasi telekonferensi bersama Bupati Majalengka dan sejumlah Kepala Desa (Kades) yang ada di Majalengka di Ruang Kendali, Kantor Kemendes PDTT, Senin (9/3/2020). DOK. Humas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiMendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat berkomunikasi telekonferensi bersama Bupati Majalengka dan sejumlah Kepala Desa (Kades) yang ada di Majalengka di Ruang Kendali, Kantor Kemendes PDTT, Senin (9/3/2020).

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengapresiasi Bupati dan Kepala Desa (Kades) yang sedang berupaya meningkatkan perekonomian dengan membangun wisata.

Dia menilai, pengembangan ekonomi lewat wisata bagus karena tahan ketika menghadapi gejolak ekonomi.

"Ada dua hal yang tidak terdampak krisis ekonomi yakni wisata dan kuliner,” ungkapnya saat telekonferensi bersama Bupati Majalengka dan sejumlah Kepala Desa (Kades) di Majalengka di Ruang Kendali, Kantor Kemendes PDTT, Senin (9/3/2020).

Menurutnya, jika wisata atau kuliner ini terpenuhi, dia optimistis kedua hal ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Baca juga: Kembangkan Desa Wisata Khas Durian, Mendes Akan Panggil Kepala Desa se-Wonosalam ke Jakarta

“Sebab, kedua hal inilah yang hanya mampu menahan krisis atau gejolak ekonomi," katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Adapun, menteri yang akrab disapa Gus Menteri mengatakan ini sehubungan dengan arahannya terkait prioritas penggunaan dana desa.

Melalui telekonferensi, dia meminta pengelolaan dana desa tahun 2020 diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan ekonomi desa.

"Untuk pembangunan infrastruktur diharapkan pembangunannya yang bisa menjadi pendukung dalam pemberdayaan masyarakat desa maupun peningkatan ekonomi,” pintanya.

Baca juga: Kemendes PDTT Umumkan Hasil Verifikasi Sanggahan CPNS 2019, Ini Informasinya

Dia mencontohkan, pembangunan tersebut, seperti membuat irigasi, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan lainnya.

Abdul menambahkan, dalam pembangunan infrastruktur tersebut, ia mewajibkan pengelolaan dilakukan secara swakelola dengan sistem padat karya tunai.

Menurutnya, hal ini dilakukan supaya menambah kesejahteraan masyarakat desa dan pertumbuhan perekonomian di desa.

"Untuk transaksi dalam pembelian bahan-bahan kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur dan penggajiannya diharapkan dilakukan secara non tunai," tuturnya.

Baca juga: Mendes PDTT Dorong Pelaku Usaha di Desa Melek Digital



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat Oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat Oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Nasional
Satgas Minta Generasi Muda Bantu Lansia Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Satgas Minta Generasi Muda Bantu Lansia Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Survei Capres 2024 KedaiKopi: Elektabilitas Gita Wirjawan Tertinggi di Kalangan Ekonom

Survei Capres 2024 KedaiKopi: Elektabilitas Gita Wirjawan Tertinggi di Kalangan Ekonom

Nasional
ASN Bisa Kerja 6 Jam Dari Rumah Saat Ramadhan, Ini Panduannya Menurut SE Menpan RB

ASN Bisa Kerja 6 Jam Dari Rumah Saat Ramadhan, Ini Panduannya Menurut SE Menpan RB

Nasional
Tingginya Elektabilitas Prabowo Dinilai Wajar, Dua Kali Jadi Calon Presiden

Tingginya Elektabilitas Prabowo Dinilai Wajar, Dua Kali Jadi Calon Presiden

Nasional
Elektabilitas Tertinggi untuk Capres Non-Parpol, Susi Pudjiastuti: Surveinya Iseng

Elektabilitas Tertinggi untuk Capres Non-Parpol, Susi Pudjiastuti: Surveinya Iseng

Nasional
Fatwa MUI: Buka Bersama di Masjid hingga Kantor Boleh Asal Taati Prokes

Fatwa MUI: Buka Bersama di Masjid hingga Kantor Boleh Asal Taati Prokes

Nasional
Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Kapolri: Sudah Bukan Saatnya Kita Tutup-tutupi Permasalahan

Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Kapolri: Sudah Bukan Saatnya Kita Tutup-tutupi Permasalahan

Nasional
Elektabilitas Prabowo Tertinggi Versi Survei, Politisi PKS Sebut Ada Peluang Muncul Tokoh Baru

Elektabilitas Prabowo Tertinggi Versi Survei, Politisi PKS Sebut Ada Peluang Muncul Tokoh Baru

Nasional
Menteri PPPA: Implementasi Kesetaraan Gender pada Inpres 9/2000 Masih Sebatas Wacana

Menteri PPPA: Implementasi Kesetaraan Gender pada Inpres 9/2000 Masih Sebatas Wacana

Nasional
Satgas Sarankan Vaksinasi Covid-19 di Bulan Ramadhan Dilakukan Pagi Hari

Satgas Sarankan Vaksinasi Covid-19 di Bulan Ramadhan Dilakukan Pagi Hari

Nasional
Banyak Tokoh Elektabilitasnya Tinggi, Isu Presiden 3 Periode Dinilai Tak Perlu Ditakuti

Banyak Tokoh Elektabilitasnya Tinggi, Isu Presiden 3 Periode Dinilai Tak Perlu Ditakuti

Nasional
Kemenkumham Salurkan Bantuan Rp 800 Juta untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Indonesia

Kemenkumham Salurkan Bantuan Rp 800 Juta untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Indonesia

Nasional
Elektabilitas Airlangga Disebut Tertinggi, Golkar: Kerja Kerasnya Diketahui Publik

Elektabilitas Airlangga Disebut Tertinggi, Golkar: Kerja Kerasnya Diketahui Publik

Nasional
Persidangan Rizieq Shihab, dari Kerugian Bandara Soekarno-Hatta hingga Alasan Eks Kapolres Jakpus Tak Bubarkan Kerumunan

Persidangan Rizieq Shihab, dari Kerugian Bandara Soekarno-Hatta hingga Alasan Eks Kapolres Jakpus Tak Bubarkan Kerumunan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X