Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepentingan Tenaga Kerja di Omnibus Law Dikorbankan

Kompas.com - 09/03/2020, 15:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya akan memastikan pemerintah dan DPR akan membuka ruang dialog dengan semua pihak yang berkepentingan dalam pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Menurut Hasto, sebagai partai pendukung pemerintah, PDI-P ikut mendukung RUU tersebut.

Sebab, substansi RUU Cipta Kerja dinilai memiliki niat baik guna memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat.

"Dan itu merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur di dalam Konstitusi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2020).

Baca juga: Omnibus Law RUU Cipta Kerja, antara Kepentingan Investor dan Perbudakan Modern

Kendati demikian, Hasto memahami ada berbagai aspirasi terkait subtansi RUU tersebut khususnya dari para pekerja.

Ia pun menyadari, sebagian konstituen PDI-P berasal dari kalangan buruh. Oleh karenanya, PDI-P akan menaruh perhatian pada RUU Cipta Kerja.

"Kami akan memastikan jangan sampai kepentingan tenaga kerja (buruh) kita dikorbankan karena hal tersebut," ujarnya.

Baca juga: 23 Maret, Buruh Gelar Aksi Demo Besar-besaran Tolak Omnibus Law

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, PDI-P akan membentuk tim khusus untuk melihat substansi dari RUU tersebut serta menyerap aspirasi yang ada.

Hal ini kata dia, berdasarkan kepimpinan Joko Widodo yang bersifat aspiratif dan mendahulukan dialog.

"Maka terkait perbedaan tafsir, harus didialogkan bersama-sama. Toh RUU ini belum final. Beberapa perubahan masih terjadi. Maka dengan dialog itulah kami akan memasukkan apa yang menjadi concern masyarakat," pungkasnya.

Baca juga: Tiga Serikat Buruh Sepakat Bersatu Lawan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

Nasional
Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Nasional
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Mal 50-100 Persen

PPKM Luar Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Mal 50-100 Persen

Nasional
Gus Yahya Tunggu Bukti Klaim Cak Imin Didukung NU untuk Jadi Capres

Gus Yahya Tunggu Bukti Klaim Cak Imin Didukung NU untuk Jadi Capres

Nasional
Anggota DPR Minta Pemerintah Siapkan Antisipasi Penyakit Cacar Monyet

Anggota DPR Minta Pemerintah Siapkan Antisipasi Penyakit Cacar Monyet

Nasional
Kuatnya Peran Kakak Terbit Rencana Perangin-angin Atur Proyek di Kabupaten Langkat

Kuatnya Peran Kakak Terbit Rencana Perangin-angin Atur Proyek di Kabupaten Langkat

Nasional
Gus Yahya Bantah Isu Hubungan PBNU dan PKB Renggang

Gus Yahya Bantah Isu Hubungan PBNU dan PKB Renggang

Nasional
KPU Pertimbangkan Gunakan Kotak Suara Karton Kedap Air pada Pemilu 2024

KPU Pertimbangkan Gunakan Kotak Suara Karton Kedap Air pada Pemilu 2024

Nasional
Luhut Diperintah Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Apa Tugasnya?

Luhut Diperintah Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Apa Tugasnya?

Nasional
Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

Nasional
Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatnya di Mana?

Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatnya di Mana?

Nasional
Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran, dan Kafe 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran, dan Kafe 60-100 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.