Mafindo: Dalam 2 Bulan, Ada 100 Informasi Hoaks soal Corona di Indonesia

Kompas.com - 09/03/2020, 14:07 WIB
Ketua Mafindo Septiaji Eko Nugroho dalam diskusi bertajuk Hoaks Virus Corona: Strategi dan Mitigasi Informasi di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (8/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua Mafindo Septiaji Eko Nugroho dalam diskusi bertajuk Hoaks Virus Corona: Strategi dan Mitigasi Informasi di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (8/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengatakan, ada lebih dari 100 informasi hoaks terkait penularan virus corona yang terjadi di Indonesia.

Jumlah ini tercatat selama dua bulan terakhir.

Septiaji menyebut kondisi ini sebagai infodemik, di mana terjadi banjir informasi sesaat.

"Di Indonesia ini ada sekitar 100 lebih (topik hoaks yang beredar), selama dua bulan ini," ujar Septiaji dalam diskusi bertajuk "Hoaks Virus Corona: Strategi dan Mitigasi Informasi" di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (8/3/2020).

Baca juga: Begini Cara Instagram Menangkal Hoaks Virus Corona

Pada umumnya, lanjut dia, hoaks yang beredar di Indonesia ini sangat mudah menjadi viral di masyarakat.

Septiaji menyebut kondisi ini meresahkan dan tidak kalah berbahaya dengan penyebaran virus corona itu sendiri.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Infodemik ini merupakan banjir informasi yang sesat, yang membingungkan, mengelabui banyak orang dan yang tidak kalah bahayanya dari virus (virus corona) itu sendiri. Dan itu terjadi secara global, " tuturnya.

Baca juga: Jokowi: Musuh Terbesar Kita Bukan Virus Corona, tetapi Cemas dan Hoaks

Septiaji mengungkapkan, data secara global hingga saat ini ada 500 hoaks yang beredar di dunia terkait virus corona.

Selain Indonesia, informasi hoaks tersebut juga terjadi di Singapura, Turki, India dan Iran.

"Ada 500 topik di berbagai negara. Singapura kemarin melaporkan ada 16 (topik hoaks), negara lain juga punya catatan masing-masing. India juga cukup banyak, Turki juga ada, lalu Iran yang juga lumayan," jelasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemen PPPA: RI 10 Besar Angka Perkawinan Anak Tertinggi di Dunia

Kemen PPPA: RI 10 Besar Angka Perkawinan Anak Tertinggi di Dunia

Nasional
Alasan Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Alasan Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Nasional
Keterbukaan Informasi TWK Lambat, Pegawai KPK Curiga Bakal Ada Manipulasi

Keterbukaan Informasi TWK Lambat, Pegawai KPK Curiga Bakal Ada Manipulasi

Nasional
Anies: Pajak Jakarta Digunakan untuk Lindungi Warga dari Covid-19

Anies: Pajak Jakarta Digunakan untuk Lindungi Warga dari Covid-19

Nasional
Ganjar Sebut Jawa Tengah Krisis Tenaga Kesehatan Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Ganjar Sebut Jawa Tengah Krisis Tenaga Kesehatan Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Nasional
Ada Anggota dan Staf Positif Covid-19, Pimpinan Komisi VIII 'Lockdown' Ruang Rapat Fisik

Ada Anggota dan Staf Positif Covid-19, Pimpinan Komisi VIII 'Lockdown' Ruang Rapat Fisik

Nasional
Vonis Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Pakar: Negara Tak Lagi Anggap Korupsi Bahaya

Vonis Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Pakar: Negara Tak Lagi Anggap Korupsi Bahaya

Nasional
KPK Dalami Pembayaran Fee Terkait Komisi Fiktif Saat Periksa Kepala Divisi Pendanaan dan Investasi Jasindo

KPK Dalami Pembayaran Fee Terkait Komisi Fiktif Saat Periksa Kepala Divisi Pendanaan dan Investasi Jasindo

Nasional
Daftar Zona Merah Covid-19 di Indonesia Berdasarkan Data 13 Juni 2021

Daftar Zona Merah Covid-19 di Indonesia Berdasarkan Data 13 Juni 2021

Nasional
Di Sidang MK, Airlangga Klaim UU Cipta Kerja Libatkan Partisipasi Publik

Di Sidang MK, Airlangga Klaim UU Cipta Kerja Libatkan Partisipasi Publik

Nasional
Sidang MK, DPR Sebut Jangka Waktu Pembahasan UU Cipta Kerja Sesuai Aturan

Sidang MK, DPR Sebut Jangka Waktu Pembahasan UU Cipta Kerja Sesuai Aturan

Nasional
Ganjar Sempat Panik Ketika Kudus Alami Lonjakan Kasus Covid-19

Ganjar Sempat Panik Ketika Kudus Alami Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
BPK Sebut Pembayaran Insentif Nakes hingga Rasionalisasi Anggaran Masih Jadi Masalah di Pemerintah Daerah

BPK Sebut Pembayaran Insentif Nakes hingga Rasionalisasi Anggaran Masih Jadi Masalah di Pemerintah Daerah

Nasional
Komisi I dan VIII DPR Tiadakan Rapat Setelah Anggota Terpapar Covid-19

Komisi I dan VIII DPR Tiadakan Rapat Setelah Anggota Terpapar Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X