PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomasi Ciptakan Perdamaian di India

Kompas.com - 09/03/2020, 09:23 WIB
Polisi berpatroli di area terdampak kerusuhan pro-kontra UU Kewarganegaraan India, Rabu (27/2/2020). RUPAK DE CHOWDHURIPolisi berpatroli di area terdampak kerusuhan pro-kontra UU Kewarganegaraan India, Rabu (27/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nadhdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj mendesak pemerintah Indonesia untuk turut andil untuk membawa perdamaian di India.

Hal ini ia katakan terkait adanya kerusuhan di India pada Minggu (23/2/2020) yang menyebabkan tewasnya 42 warga.

"Mendorong pemerintah Indonesia untuk segera memgambil langkah diplomatis dan ikut andil dalam upaya menciptakan perdamaian di India," kata Said dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/3/2020).

"Ini penting dilakukan sebagai bagian dari tanggungjawab internasional yakni turut berperan dalam usaha menciptakan perdamaian dan keamanan dunia," sambung Said Aqil.

Baca juga: Dubes India: Apakah Anda Akan Menemui Orang yang Membakar Bendera Anda?

PBNU, lanjut Said, juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berinisiatif melakukan investigasi dan menindak segala macam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Sehingga, tercipta keadaan yang kondusif di India, serta tumbuh lagi menjadi negara yang berdaulat dan mensejahterakan rakyatnya.

Tidak hanya itu, Said pun meminta masyarakat Indonesia menggalang bantuan kemanusiaan dan upaya-upaya perdamaian bagi masyarakat India.

Baca juga: Dubes India Sebut Ada Pihak yang Gunakan Isu Diskriminasi untuk Ciptakan Perpecahan

Diberitakan sebelumnya, momen pahit terjadi di India, di mana kerusuhan berlangsung di ibu kota New Delhi dan menewaskan hingga 42 orang.

Bentrokan itu terjadi pada Minggu (23/2/2020) dan mengalami eskalasi ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berkunjung selama dua hari.

Para korban tewas kerusuhan India tidak hanya terjadi dari kalangan warga sipil, tetapi juga polisi yang tengah menjaga keamanan.

Ketegangan itu dipicu UU Kewarganegaraan kontroversial, Citizenship Amendment Act (CAA) yang disahkan oleh pemerintah pada 2019.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X