Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Negatif Covid-19, Seluruh WNI yang Tinggal di Wilayah Lock Down di Italia

Kompas.com - 09/03/2020, 07:31 WIB
Diamanty Meiliana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedutaan Besar RI (KBRI) di Roma, Italia, menjalin komunikasi dan koordinasi dengan para WNI yang menetap di sejumlah wilayah di Italia setelah pemerintah setempat memutuskan melakukan lock down.

Dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Senin (9/3/32020), ada 1.239 WNI yang menetap di sejumlah wilayah yang di-lock down per hari Minggu (8/3/2020).

Wilayah tersebut yaitu, Lombardia, wilayah Veneto (Provinsi Venezia, Padova, Treviso), wilayah Emillia Romagna (Provinsi Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini), wilayah Piemonte (Provinsi Alessandria, Asti, Novara, Verbano, Vercelli), dan wilayah Marche (Provinsi Pesaro-Urbino).

"Hingga saat ini belum ada WNI yang terinfeksi COVID-19 di wilayah lock down," tulis Kemenlu dalam siaran pers tersebut.

Baca juga: Update Virus Corona 8 Maret: Seperempat Populasi Italia Dikarantina | Indonesia Tambah 2 Kasus

KBRI Roma telah dan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat, serta menjalin komunikasi dan koordinasi dengan para WNI di wilayah tersebut termasuk melalui berbagai koordinator wilayah masyarakat Indonesia.

Secara umum para WNI tetap tenang dan memutuskan tinggal di rumah sesuai ketentuan otoritas setempat.

"Suplai bahan pangan sehari-hari masih terjamin. KBRI Roma juga telah menyusun panduan langkah kontijensi dan menetapkan nomor hotline COVID-19 serta menyampaikan himbauan langkah-langkah pencegahan," tambah Kemenlu.

Baca juga: Serangan Virus Corona: Ini Cerita dari Milan, Italia

Masyarakat Indonesia di Italia Utara dihimbau agar tetap tenang, mengambil langkah-langkah pencegahan serta mengikuti aturan yang ditetapkan otoritas kesehatan setempat dan terus memantau informasi yang disampaikan KBRI Roma.

Diketahui, pemerintah Italia mengkarantina sekitar 10 juta warganya untuk mencegah penyebaran virus corona.

Karantina dilakukan di wilayah Lombardy dan 14 provinsi. Di antaranya Provinsi Modena, Parma, Piacenza, Reddio Emilia, Rimini, Pesaro dan Urbino, Venesia, Padua, Treviso, Asti, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Novara dan Verceli.

Baca juga: Cegah Penyebaran Corona, Italia Karantina Seperempat Warganya hingga 3 April

 

Dengan kuncian wilayah tersebut setidaknya akan memengaruhi aktivitas seperempat populasi Italia.

Keputusan itu diambil Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte dan akan mulai berlaku pada 8 Maret 2020 sampai 3 April mendatang.

"Pembatasan dibuat untuk membatasi perpindahan di wilayah tersebut, yang mungkin untuk keluar masuk hanya untuk kebutuhan kerja yang terbukti dan keadaan darurat," kata Conte seperti dikutip dari Corriere.

 

Keputusan ini juga berdampak pada penutupan sekolah dan kampus di wilayah tersebut.

Baca juga: Antisipasi Virus Corona: Seperempat Populasi Warga Italia Dikarantina

 

Selain itu, upacara sipil dan keagamaan akan ditangguhkan, pub, diskotik, dan tempat hiburan lainnya, gym, kolam renang dan museum akan ditutup.

Sedangkan restoran masih dapat beroperasi namun dibatasi dari jam 6 hingga 18, ditambah dengan aturan jarak aman antar pelanggan setidaknya satu meter.

Conte menyebut, keputusan karantina ini akan menimbulkan ketidaknyamanan namun tetap harus dilakukan.

"Kita harus melindungi kesehatan kita dan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, tetapi terutama kesehatan kakek-nenek kita," kata Conte.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com