Kompas.com - 07/03/2020, 14:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno mendorong pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi antivirus.

Menurut dia, paket kebijakan itu untuk merespons situasi ekonomi dalam negeri yang kemungkinan dipengaruhi virus corona.

"Kita namakan saja ini paket kebijakan ekonomi antivirus. Karena sekarang sedang ada Covid-19," kata Sandi di The Maj, Senayan, Jakarta, Sabtu (7/3/2020).

Baca juga: Data per Sabtu, 4 Orang Positif Tertular Virus Corona dan 11 Suspect

Sandi memaparkan, paket kebijakan itu salah satunya adalah mengganti sistem kuota impor dengan sistem tarif.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia 2015-2018 itu mengatakan, sistem tarif impor lebih minim risiko.

"Sistem tarif lebih sederhana. Karena instrumennya dipegang pemerintah, tidak melibatkan terlalu banyak player. Semua pemain bisa masuk. Sangat transparan, akuntabel, responsif. Harga naik, tarif kita adjust. Harga turun, tarif kita adjust," ujar Sandi.

Ia mengatakan, menteri perdagangan dan menteri pertanian mesti bekerja sama dalam penerapan paket kebijakan antivirus tersebut.

Sandi menilai, hari-hari ini merupakan waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan ekonomi baru.

"Menteri pertanian dan menteri perdagangan harus jadi dynamic duo. Harga harus terjangkau dan stabil. Pasokan harus ada. Dua kementerian ini harus duduk bersama-sama merumuskan," ucap dia. 

"Menurut saya ini saatnya. Mumpung lagi dalam keadaan seperti ini. Ini namanya reformasi struktural yang sudah lama ditunggu pelaku pasar," kata Sandi.

Baca juga: Cegah Penyebaran Virus Corona, Bandara El Tari Bersihkan Fasilitas yang Sering Disentuh

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU: Berkas Pendaftaran PSI, PAN, PPP, dan Golkar Dinyatakan Lengkap

KPU: Berkas Pendaftaran PSI, PAN, PPP, dan Golkar Dinyatakan Lengkap

Nasional
Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Teddy Tjokro Ajukan Banding

Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Teddy Tjokro Ajukan Banding

Nasional
Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Nasional
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

Nasional
UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

Nasional
KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

Nasional
Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Nasional
Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Nasional
KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

Nasional
KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

Nasional
KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

Nasional
Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Nasional
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

Nasional
Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.