Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Genjot Kompetensi Pendamping PKH, Kemensos Gelar Diklat FDS PKH Perdana

Kompas.com - 06/03/2020, 19:31 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) Syahabuddin mengatakan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) punya peran dalam pengentasan kemiskinan.

Sebab, menurutnya, para pendamping memiliki loyalitas, dedikasi, dan kompetensi yang andal dalam melaksanakan PKH.

Syahabuddin mengatakan itu dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)/Family Development Session (FDS) PKH Gelombang I Tahun 2020.

Kegiatan ini digelar Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung sebagai Satuan Kerja Unit Kerja BP3S Kementerian Sosial (Kemensos).

Lebih lanjut, dia menyebut faktor keberhasilan Pendamping PKH dalam mengentaskan kemiskinan tidak dapat diragukan lagi. Ini karena kinerjanya masih sangat militan.

Baca juga: Perkuat Peran Pekerja Sosial Indonesia, Kemensos Lakukan Ini

“Ini (peran PKH) perlu ditingkatkan lagi agar target penurunan angka kemiskinan dari tahun 2020-2024 dapat tercapai,” ujar Syahabuddin seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (6/3/2020.

Untuk itu, jelasnya, Kemensos telah menyiapkan kegiatan meningkatkan kompetensi bagi para pendamping melalui berbagai macam diklat.

Adapun guna menjangkau diklat yang lebih luas dan cepat, Kemensos kini menerapkan proses pembelajaran melalui e-learning, lokakarya, coaching untuk para fasilitator, pengelola dan admin terkait.

Diklat ini sejalan dengan program pemerintah yang sedang berupaya membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dalam mewujudkan Indonesia maju.

Kemensos pun memiliki jargon berupa Kemensos #HADIR, yaitu Humanis, Dedikatif, Inklusif, dan Responsif.

Jargon ini menjadi patokan etika dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi dengan keluarga penerima manfaat.

Baca juga: Memasuki 2020, BP3S Kemensos Perkuat Sinergi Kelembagaan dan SDM

Adapun, Diklat P2K2/FDS PKH digelar di Hotel Radiant Lembang mulai Kamis (5/3/2020) sampai Minggu (14/3/2020).

Program prioritas pengentasan kemiskinan

Perlu diketahui, PKH merupakan program prioritas nasional yang diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Program ini digawangi Kemensos dengan tujuan mendorong kemandirian penerima manfaat sehingga dalam kurun waktu kurang dari lima tahun, penerima sudah dapat status sejahtera mandiri atau lulus dari kepesertaan PKH.

Tak hanya itu, Syahabuddin juga menyebut PKH merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan.

Baca juga: Cara Kemensos Sediakan Rumah bagi Fakir Miskin

Dia mengungkapkan, saat ini penurunan kemiskinan lewat PKH sudah menjangkau 10 juta keluarga.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen.

Angka ini menurun 0,25 persen poin jika dibandingkan September 2018 dan menurun lagi 0,41 jika dibadingkan Maret 2018.

Terkait hal tersebut, Kemensos telah memberikan kontribusi melebihi target yang ditetapkan, yaitu satu persen.

Berdasarkan Laporan Kinerja Kemensos 2019, angka kemiskinan Indonesia turun 1,03.

Baca juga: Kemensos Latih Pendamping KUBE untuk Entaskan Kemiskinan

Syahabuddin pun menyebut keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya Kemensos dalam penanganan fakir miskin secara berkelanjutan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com