KILAS

Genjot Kompetensi Pendamping PKH, Kemensos Gelar Diklat FDS PKH Perdana

Kompas.com - 06/03/2020, 19:31 WIB
Kepala BP3S. Prof. Syahabuddin didampingi Kepala BBPPKS Bandung Bersama Peserta Diklat DOK.Humas BP3SKepala BP3S. Prof. Syahabuddin didampingi Kepala BBPPKS Bandung Bersama Peserta Diklat

KOMPAS.com – Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) Syahabuddin mengatakan, pendamping Program Keluarga Harapan ( PKH) punya peran dalam pengentasan kemiskinan.

Sebab, menurutnya, para pendamping memiliki loyalitas, dedikasi, dan kompetensi yang andal dalam melaksanakan PKH.

Syahabuddin mengatakan itu dalam pendidikan dan pelatihan ( diklat) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)/Family Development Session (FDS) PKH Gelombang I Tahun 2020.

Kegiatan ini digelar Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung sebagai Satuan Kerja Unit Kerja BP3S Kementerian Sosial ( Kemensos).

Lebih lanjut, dia menyebut faktor keberhasilan Pendamping PKH dalam mengentaskan kemiskinan tidak dapat diragukan lagi. Ini karena kinerjanya masih sangat militan.

Baca juga: Perkuat Peran Pekerja Sosial Indonesia, Kemensos Lakukan Ini

“Ini (peran PKH) perlu ditingkatkan lagi agar target penurunan angka kemiskinan dari tahun 2020-2024 dapat tercapai,” ujar Syahabuddin seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (6/3/2020.

Untuk itu, jelasnya, Kemensos telah menyiapkan kegiatan meningkatkan kompetensi bagi para pendamping melalui berbagai macam diklat.

Adapun guna menjangkau diklat yang lebih luas dan cepat, Kemensos kini menerapkan proses pembelajaran melalui e-learning, lokakarya, coaching untuk para fasilitator, pengelola dan admin terkait.

Diklat ini sejalan dengan program pemerintah yang sedang berupaya membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dalam mewujudkan Indonesia maju.

Kemensos pun memiliki jargon berupa Kemensos #HADIR, yaitu Humanis, Dedikatif, Inklusif, dan Responsif.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X