Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Siapkan Langkah Antisipasi Kelangkaan Barang Impor Akibat Wabah Corona

Kompas.com - 06/03/2020, 17:26 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza meminta pemerintah mengambil langkah serius untuk mengantisipasi kelangkaan barang impor ke Indonesia akibat wabah virus corona atau Covid-19.

Hal itu ia katakan dalam acara diskusi publik bertajuk 'Kesiapan Perdagangan Indonesia Menghadapi Wabah Virus Corona' di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020).

"Jadi kalau dibayangkan dua jenis bawang putih yang diimpor dari China ini tidak masuk ke dalam negeri, kita kelabakan. Pasokan atau distribusi bawang putih kita. Padahal bawang putih bisa bertahan satu bulan untuk disimpan dalam negeri," kata Faisol.

Faisol mengaku belum melihat langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi ancaman kelangkaan barang impor.

Baca juga: Industri Loyo Gara-gara Corona, Pemerintah Bakal Bebaskan BM Impor Bahan Baku

Padahal, menurut dia, langkah tersebut harus disiapkan sejak dini.

"Langkah-langkah semacam ini yang kita harapkan pemerintah bisa ngambil tindakan yang cukup serius," ujarnya.

Politikus PKB ini juga meminta masyarakat untuk tidak terlalu mengkritik pemerintah terkait penanganan virus corona yang dianggap kurang maksimal.

Sebab, kata dia, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mempertahankan alur perdangan di Indonesia.

"Jangan juga kita kritik pemerintah penanganan terhadap virus corona ini dianggap lambat atau tidak cukup serius atau dianggap kurang memadai," ungkap Faisol Riza.

Baca juga: Selain China, Pemerintah Dorong Impor Bahan Baku Obat dari Negara Lain

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, dampak ekonomi yang diakibatkan virus corona lebih kompleks dan serius dibandingkan dengan krisis ekonomi global yang terjadi pada 2008.

"Lebih rumit yang ini (corona) karena ini menyangkut manusia, harus memberikan ketenangan dulu apa yang disebut dengan ancaman atau risiko terhadap mereka. Karena ini menyangkut diri langsung pada ancaman mereka," ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

"Keselamatan, kesehatan, sampai pada kemungkinan terancam meningggal dunia. Itu yang jauh lebih langsung. Kalau dulu kan melalui lembaga keuangan, korporasi jatuh, PHK paling," lanjut Sri Mulyani.

Ia menambahkan, krisis ekonomi global pada 2008 dipicu oleh lembaga keuangan. Karena itu, efeknya paling dirasakan oleh lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal.

Sedangkan saat ini penyebaran virus corona langsung menghantam sektor rill di masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com