Kompas.com - 06/03/2020, 16:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas penyidikan eks staf Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Saeful Bahri, ke tahap penuntutan meskipun belum menangkap eks caleg PDI-P Harun Masiku.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, penyidik menilai berkas penyidikan Saeful telah lengkap sehingga dapat dilimpahkan meskipun tanpa keterangan dari Harun.

"Kan yang penting begini, suap itu adalah kejelasan bahwa pemberinya si X penerima si Y yang itu merupakan penyelenggara negara dan memang itu tugas dan wewenangnya untuk melakukan hal yang sudah dikonsesuskan, itu sudah suap," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (6/3/2020).

Baca juga: Keterangan Harun Masiku Dinilai Penting, Wacana Pengadilan In Absentia Dikritik

Ghufron menuturkan, hasil penyidikan kasus ini sudah menjelaskan bahwa suap diberikan Harun kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

"Jadi konteksnya sudah jelas, penerimanya jelas, konteks konsesual itu uang diberikan dalam rangka apa yg merupakan kewenangan saudara WS itu juga sudah jelas," ujar Ghufron.

Ghufron menambahkan, meskipun tenggat waktu penyidikan dan penahanan masih cukup lama, KPK tetap berhak melimpahkan berkas penyidikan selama berkas dinilai sudah lengkap.

Baca juga: KPK Diminta Terus Buru Harun Masiku, Pukat UGM: Masa Kalah dari Polsek

"Ini kasusnya kasus OTT, artinya cukup penerimanya siapa, pemberinya siapa, uangnya berapa, itu selesai, sangat sederhana. Seandainya kemudian mau seminggu kami limpahkan kalau dalam pandangan kami cukup bukti, kami ajukan," kata Ghufron.

Adapun pada Jumat hari ini KPK telah melimpahkan berkas penyidikan untuk tersangka Saeful ke tahap penuntutan.

Saeful merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR.

"Dalam waktu 14 hari, JPU akan segera melimpahkan perkara ini ke PN Tipikor. Pelaksanaan persidangan akan dilaksanakan di PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis.

Baca juga: KPK Buka Kemungkinan Adili Harun Masiku dan Nurhadi dkk secara In Absentia

Diketahui, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap ini yaitu Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks caleg PDI-P Harun Masiku, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan seorang pihak swasta bernama Saeful.

KPK menetapkan Wahyu sebagai tersangka karena diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDI-P Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

KPK menyebut Wahyu telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya. Sedangkan, Wahyu disebut meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan niat Harun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Menang Tender

Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Menang Tender

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

Nasional
Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

Nasional
KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

Nasional
Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

Nasional
Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

Nasional
Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

Nasional
Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

Nasional
Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

Nama Satu Kata di E-KTP Sebelum Ada Permendagri 72/2022 Tetap Diakui

Nasional
Pemerintah Belum Berencana Musnahkan Ternak yang Terjangkit Penyakit Kuku dan Mulut

Pemerintah Belum Berencana Musnahkan Ternak yang Terjangkit Penyakit Kuku dan Mulut

Nasional
Ferrari Indra Kenz Disita Saat Disimpan di Bengkel Ayah Vanessa Khong

Ferrari Indra Kenz Disita Saat Disimpan di Bengkel Ayah Vanessa Khong

Nasional
Wamenkumham: Ada 190.000 Kasus Narkoba, yang Tak Terungkap Teorinya Bisa 7 Kali Lipat

Wamenkumham: Ada 190.000 Kasus Narkoba, yang Tak Terungkap Teorinya Bisa 7 Kali Lipat

Nasional
IKN Rentan Ancaman Serangan Udara, Jenderal Andika Akui TNI Kekurangan Alutsista

IKN Rentan Ancaman Serangan Udara, Jenderal Andika Akui TNI Kekurangan Alutsista

Nasional
Dukcapil: Penulisan Nama Dua Kata di E-KTP Sifatnya Imbauan, Satu Kata Boleh

Dukcapil: Penulisan Nama Dua Kata di E-KTP Sifatnya Imbauan, Satu Kata Boleh

Nasional
Menag: Layanan Haji di Saudi Sudah Siap

Menag: Layanan Haji di Saudi Sudah Siap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.