Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Airlangga, Ini Masukan SBY untuk Omnibus Law Cipta Kerja

Kompas.com - 06/03/2020, 12:45 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan banyak masukan tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang saat ini hendak dibahas di DPR RI.

Masukan disampaikan kepada Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat Airlangga bertandang ke kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Hetifah Sjaifudian yang turut dalam pertemuan mengatakan bahwa SBY mendorong agar Omnibus Law Cipta Kerja berfokus pada kebijakan yang menyasar pembangunan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

"Isi RUU Cipta Kerja diharapkan sejalan dengan gagasan dasar dan slogan pembangunan beliau, yaitu pro-growth, pro-poor, dan pro-jobs. Beliau memberikan beberapa masukan," kata Hetifah kepada wartawan.

Baca juga: Omnibus Law RUU Cipta Kerja, antara Kepentingan Investor dan Perbudakan Modern

SBY, lanjut Hetifah, juga meminta agar Fraksi Partai Demokrat di DPR dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja selanjutnya.

"Dalam waktu dekat mengusulkan ada paparan dan pembahasan lanjutan terkait konten yang melibatkan anggota Fraksi Partai Demokrat. Senang jika turut dilibatkan secara aktif dalam proses pembahasan," tutur Hetifah.

Ia pun berharap komunikasi yang terjalin dengan Partai Demokrat dapat mengurangi berbagai misinterpretasi publik terhadap Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca juga: Kode Inisiatif: Ada 31 Pasal Inkonstitusional di Draf RUU Cipta Kerja

"Dengan komunikasi yang lebih intensif, diharapkan ada kesepahaman juga dengan berbagai komponen masyarakat dan dicegah adanya mispersepsi," kata dia.

Selanjutnya, Hetifah mengatakan Airlangga akan terus menjalin komunikasi intens dengan partai-partai politik lain, baik koalisi maupun oposisi, terkait Omnibus Law Cipta Kerja.

Komunikasi dengan berbagai stakeholder di daerah juga akan digencarkan.

"Komunikasi untuk membahas agenda kebangsaan akan dilakukan lebih intens, baik dengan partai-partai pendukung maupun partai-partai yang berada di luar pemerintahan," kata Hetifah.

"Kami juga akan membangun komunikasi dan menerima masukan dari stakeholders di daerah," ujarnya.

Baca juga: Sindikasi: Omnibus Law RUU Cipta Kerja Bawa Semangat Perbudakan Modern

Diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat, Kamis (5/3/2020) malam.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan Airlangga mengaku diutus Presiden Joko Widodo untuk bertemu SBY.

Sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga mengajak Partai Demokrat untuk memberikan masukan terkait pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

"Sebagai Menko Perekonomian, Pak Airlangga menjelaskan ia diutus Presiden Jokowi dan menyampaikan salam Presiden Jokowi kepada Pak SBY," kata Hinca dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com