Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin Usul Sidang OKI Bahas Haji di Tengah Darurat Corona

Kompas.com - 05/03/2020, 21:24 WIB
Icha Rastika

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh Persyarikatan Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin mengusulkan agar digelar sidang darurat Organisasi Kerja sama Islam (OKI) guna membahas dan memutuskan langkah yang diambil menjelang pelaksanaan ibadah haji di kalangan negara-negara sedang darurat kasus virus corona (Covid-19).

"Jelas perlu ada sidang darurat OKI untuk memutuskan (penyelenggaraan ibadah haji) tahun ini," kata Din di Jakarta, Kamis (5/3/2019).

Baca juga: Warga Sumsel Diimbau Tenang, 1 Jemaah Umrah yang Diisolasi Negatif Corona

Adanya keputusan Arab Saudi melakukan moratorium bagi pendatang dari negara-negara terindikasi virus corona tidak serta-merta bisa disalahkan.

"Karena mereka (Arab Saudi) punya hak," ucap Din.

Moratorium yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi bukan hanya berdampak bagi keamanan rakyatnya sendiri, melainkan juga keamanan umat Muslim sedunia.

Hal itu juga harus bisa dilihat masyarakat Muslim di negara peserta OKI, termasuk Indonesia.

Penularan virus dipandang Din akan sulit dihindari jika mengingat besarnya jumlah jemaah yang hadir saat penyelenggaraan ibadah haji.

Ia pun merasa bahwa masyarakat Muslim dunia dapat memahami alasan Pemerintah Arab Saudi melakukan moratorium tersebut.

Namun, yang perlu diperhatikan, menurut Din, sampai kapan moratorium itu diberlakukan.

"Kita berharap Pemerintah Arab Saudi juga membuka peluang dan memberi kearifan, jangan secara mutlak begitu. Inilah tantangannya," kata Din.

Baca juga: Komisi VIII Yakin Penangguhan Visa Umrah Segera Dicabut

Dia berpendapat, bisa tidak diadakan suatu teknologi yang dapat mendeteksi virus corona secara dini dari mulai keberangkatan di negara asal jamaah maupun sampai pada saat jamaah tiba di Saudi.

Ia prihatin dengan jemaah apabila moratorium itu berlaku secara mutlak, karena tidak hanya ratusan ribu orang yang kecewa apabila ibadah haji tidak diselenggarakan, tetapi ada jutaan orang yang akan merasa kecewa.

Baca juga: Pemerintah Diminta Pastikan Nasib Uang Jemaah jika Umrah Ditangguhkan Setahun

Karena itu, dia meminta pemerintah Republik Indonesia juga aktif melakukan langkah-langkah dan melobi Pemerintah Arab Saudi dengan memperhatikan kondisi yang ada.

"Kan sekarang sudah ada juga yang terkena di Saudi Arabia. Untuk Pemerintah (Indonesia) lakukanlah lobi-lobi, langkah-langkah ya," kata Din.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com