Kompas.com - 05/03/2020, 17:59 WIB
Diskusi omnibus law RUU Cipta Kerja di kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Kamis (5/3/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Diskusi omnibus law RUU Cipta Kerja di kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Kamis (5/3/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif memberikan tiga rekomendasi kepada pemerintah dan DPR terhadap penyusunan omnibus law RUU Cipta Kerja yang dianggap memuat pasal-pasal inkonstitusional.

Koordinator Bidang Konstitusi dan Ekonomi Kode Inisiatif Rahmah Mutiara mengatakan, pemerintah dan DPR harus membuka pintu seluas-luasnya untuk mempertimbangkan aspirasi publik.

"Presiden dan DPR harus membuka pintu yang luas dan menyediakan ruang yang besar bagi para pihak yang terdampak langsung RUU Cipta Kerja. Serta mempertimbangkan setiap aspirasi secara adil dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan partisan atau golongan," kata Rahmah di kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Baca juga: Buruh Desak Jokowi Cepat Merespons Penolakan atas RUU Cipta Kerja

Berikutnya, ia mengatakan DPR dan pemerintah mesti mengkaji secara komprehensif implikasi dari semua aturan yang dinormakan di dalam RUU Cipta Kerja.

Sebab, kata Rahmah, dampak pengaturan RUU Cipta Kerja bersifat luas dan sistematis.

Terakhir, Rahmah menyebutkan DPR dan pemerintah harus benar-benar memerhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) demi memastikan konstitusionalitas RUU Cipta Kerja.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Presiden dan DPR harus menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi dan memastikan konstitusionalitas materi muatan dalam RUU Cipta Kerja mengakomodasikan tafsiran-tafsiran konstitusional MK," kata Rahmah.

Rahmah sebelumnya menyebutkan ada 31 pasal inkonstitusional dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja.

Dia mengatakan sifat inkonstitusional itu disebabkan pemerintah tidak mengindahkan putusan MK yang berkaitan dengan pasal-pasal tersebut.

"Terdapat 29 dari 79 undang-undang yang diubah oleh RUU Cipta Kerja pernah diujikan di MK. Ada 54 putusan MK yang bertautan dengan undang-undang yang diubah oleh RUU Cipta Kerja. Kode Inisiatif mencatat, terdapat 31 putusan MK yang tidak diindahkan oleh pemerintah dalam menyusun substansi RUU Cipta Kerja," ujarnya.

Ia menjelaskan Kode Inisiatif membagi ketidakacuhan pemerintah terhadap putusan MK itu dalam tiga kategori. Pertama, putusan MK tidak ditindaklanjuti.

Baca juga: Kode Inisiatif: Ada 31 Pasal Inkonstitusional di Draf RUU Cipta Kerja

"Putusan MK tidak ditindaklanjuti di dalam RUU omnibus Cipta Kerja, atau dengan kata lain norma-norma yang telah dibatalkan atau ditafsirkan MK tidak diakomodasikan ke dalam RUU Cipta Kerja," jelas Rahmah.

Kedua, tindak lanjut terhadap putusan Mk bersifat parsial atau hanya sebagian yang diakomodasi dalam RUU Cipta Kerja.

Ketiga, pasal yang telah dibatalkan MK karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dihidupkan kembali.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Tiadakan Cuti Bersama Natal 2021 dan Ganti Dua Hari Libur Nasional

Pemerintah Tiadakan Cuti Bersama Natal 2021 dan Ganti Dua Hari Libur Nasional

Nasional
Prediksi Pandemi Covid-19 Berlangsung 3-5 Tahun, IDAI Minta Pemerintah Tarik Rem Darurat

Prediksi Pandemi Covid-19 Berlangsung 3-5 Tahun, IDAI Minta Pemerintah Tarik Rem Darurat

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pentingnya Sinergitas 4 Pilar Tekan Covid-19 di Madiun

Panglima TNI Ingatkan Pentingnya Sinergitas 4 Pilar Tekan Covid-19 di Madiun

Nasional
Tak Ambil Kebijakan Lockdown Instansi Pemerintah, Tjahjo: Pelayanan Publik Harus Jalan

Tak Ambil Kebijakan Lockdown Instansi Pemerintah, Tjahjo: Pelayanan Publik Harus Jalan

Nasional
Epidemiolog Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 di Indonesia Sudah Diprediksi

Epidemiolog Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 di Indonesia Sudah Diprediksi

Nasional
Penyitaan Buku 'Hikayat Pohon Ganja' Milik Anji Dinilai Bertentangan dengan KUHAP

Penyitaan Buku "Hikayat Pohon Ganja" Milik Anji Dinilai Bertentangan dengan KUHAP

Nasional
Ini Harta Kekayaan Panglima TNI, KSAL, KSAU, dan KSAD, Siapa yang Rajin Lapor LHKPN?

Ini Harta Kekayaan Panglima TNI, KSAL, KSAU, dan KSAD, Siapa yang Rajin Lapor LHKPN?

Nasional
Epidemiolog Tak Setuju jika Sekolah Dibuka pada Juli 2021, Ini Alasannya

Epidemiolog Tak Setuju jika Sekolah Dibuka pada Juli 2021, Ini Alasannya

Nasional
Soal Work From Bali, Menteri PANRB Serahkan ke Kementerian/Lembaga Masing-masing

Soal Work From Bali, Menteri PANRB Serahkan ke Kementerian/Lembaga Masing-masing

Nasional
Gus Menteri Tegaskan Pihaknya Akan Terus Optimalisasi BUMDes Berbadan Hukum

Gus Menteri Tegaskan Pihaknya Akan Terus Optimalisasi BUMDes Berbadan Hukum

Nasional
Anggota DPR Minta PTM Terbatas di Madrasah dan Sekolah Keagamaan Ditunda

Anggota DPR Minta PTM Terbatas di Madrasah dan Sekolah Keagamaan Ditunda

Nasional
Saat Sandiaga Uno Minta Bupati Manggarai Barat Kirim 100 Kopiah gara-gara Selalu Diminta Warga

Saat Sandiaga Uno Minta Bupati Manggarai Barat Kirim 100 Kopiah gara-gara Selalu Diminta Warga

Nasional
Komnas Perempuan Rekomendasikan JPU Ajukan Kasasi atas Pengurangan Hukuman Pinangki

Komnas Perempuan Rekomendasikan JPU Ajukan Kasasi atas Pengurangan Hukuman Pinangki

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Muhammadiyah Imbau Umat Islam Hati-hati dan Patuhi Protokol Kesehatan saat Ibadah

Kasus Covid-19 Melonjak, Muhammadiyah Imbau Umat Islam Hati-hati dan Patuhi Protokol Kesehatan saat Ibadah

Nasional
Semua Pimpinan KPK Dinilai Harus Penuhi Panggilan Komnas HAM Untuk Meredam Kontroversi TWK

Semua Pimpinan KPK Dinilai Harus Penuhi Panggilan Komnas HAM Untuk Meredam Kontroversi TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X