Kompas.com - 05/03/2020, 16:24 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (5/3/2020), menerima Duta Besar Mesir untul Indonesia Ashraf Sultan di Gedung Merah Putih KPK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, dalam pertemuan hari ini, KPK dan Dubes Mesir untuk Indonesia membahas kemungkinan kerja sama di bidang antikorupsi.

"Pada hari ini, kami menerima duta besar Mesir Ashraf Sultan, beliau mengajukan proposal kerjasama dengan KPK karena di sana memiliki otoritas pemberantasan korupsi juga," kata Ghufron seusai pertemuan.

Baca juga: Finalis Puteri Indonesia Sambangi KPK untuk Belajar Antikorupsi

Ghufron menuturkan, ada dua bentuk kerja sama yang didorong.

Pertama adalah berbagi pengalaman antikorupsi di antara kedua negara melalui kegiatan pelatihan.

Kedua, mengembangkan budaya antikorupsi, khususnya dalam perspektif Islam. Ini mengingat Indonesia dan Mesir merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim yang besar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami akan bekerja sama dengan Mesir untuk kembangkan bagaimana kesadaran korupsi terlarang merugikan dan dalam pandangan agama adalah haram," ujar Ghufron.

Baca juga: Penghargaan Antikorupsi Novel jadi Motivasi bagi Pegawai KPK

Ia menambahkan, Indonesia dan Mesir juga mempunyai kesamaan lainnya, yaitu sama-sama diprediksi akan menjadi negara maju pada 2045 kelak dan sama-sama masib digerogoti korupsi.

Ashraf pun mengamini hal tersebut. Ia memilih bermitra dengan KPK karena meyakini KPK bekerja dengan baik dalam melindungi perekonomian di Indonesia.

"Saya dengar sangat bagus dengan usaha yang keras dalam melindungi ekonomi Indonesia dan mengundang lebih investor ke Indonesia. Ini sama kasusnya seperti di Mesir," kata Ashraf.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Penjelasan KPK soal Pengukuhan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik

Ini Penjelasan KPK soal Pengukuhan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik

Nasional
PPATK: Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio Cederai Integritas Pejabat dan Sistem Keuangan

PPATK: Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio Cederai Integritas Pejabat dan Sistem Keuangan

Nasional
PPATK Bakal Laporkan Hasil Analisis Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio ke Kapolri

PPATK Bakal Laporkan Hasil Analisis Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio ke Kapolri

Nasional
316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

Nasional
KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

Nasional
Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Nasional
Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Nasional
3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

Nasional
Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Nasional
Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

Nasional
Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X