Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Penyebaran Corona, Ini Rekomendasi IDI ke Pemerintah...

Kompas.com - 05/03/2020, 15:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Editor

Sumber Antara

KOMPAS.com - Satuan Tugas Kewaspadaan dan Kesiagaan Covid-19 yang dibentuk Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merekomendasikan agar pemerintah memperluas cakupan pengecekan terhadap penyebaran virus corona.

Ketua Satgas Covid-19 Prof dr Zubairi Djoerban, SpPD mengatakan bahwa pemerintah harus memeriksa lebih banyak orang yang masuk ke Indonesia dari negara mana pun.

Tidak hanya orang yang berasal dari negara yang memiliki kasus positif Covid-19.

"Walaupun sebagian besar kasus menunjukkan hasil pemeriksaan yang negatif, namun dengan munculnya dua kasus yang positif pada tanggal 2 Maret 2020, menimbulkan kewaspadaan yang tinggi," kata Zubairi, sebagaimana dikutip Antara, Kamis (5/3/2020).

Baca juga: 4 Pasien yang Diisolasi di 2 RS di Banyumas Kondisinya Membaik

IDI pun merekomendasikan pemerintah memperluas pengecekan di bandara atau pelabuhan untuk semua penumpang pesawat dan kapal yang berasal dari luar negeri, tidak terbatas hanya pada negara yang terjangkit.

"Apabila terdapat demam, sebaiknya dilakukan swab tenggorok atau pemeriksaan sputum atau dahak tanpa menunggu bukti terdapat pneumonia pada foto toraks untuk dilakukan pemeriksaan coronavirus dengan PCR," kata Zubairi.

Selain itu, IDI juga merekomendasikan pemerintah terus memberikan edukasi soal Covid-19 secara lengkap sekaligus pencegahannya secara reguler melalui media massa.

Khususnya soal definisi, gejala dan pemeriksaan yang dapat dilakukan sehingga masyarakat secara sukarela memeriksakan diri apabila terjadi gejala klinis.

Edukasi harus dilakukan di seluruh instansi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten-kota, kecamatan, sekolah, dan universitas di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta.

IDI juga mengimbau pemerintah untuk terus memberikan informasi terkini kepada masyarakat tentang penyebaran virus corona secara reguler dengan lebih transparan serta memberikan klarifikasi terhadap hoaks yang tersebar untuk meredam keresahan masyarakat.

Baca juga: Pasien yang Dirujuk ke RSPI Pernah Close Contact dengan Pasien 1

Soal ketersediaan rumah sakit rujukan, IDI meminta agar pemerintah menambah jumlah rumah sakit rujukan, baik pemerintah maupun swasta.

Jumlah laboratorium untuk pemeriksaan deteksi Covid-19 juga harus ditambah. Pemerintah pun harus memastikan ketersediaan alat untuk swab yang sesuai dengan standar di semua Dinas Kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan penanganan sampel yang baik agar spesimen yang dikirim dari berbagai rumah sakit di Indonesia terjaga.

"Sehingga, apa pun hasil pemeriksaan akan dipercaya semua pihak," kata Zubairi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com