Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahira Idris Tak Penuhi Panggilan Polisi Terkait Twit soal Dugaan Hoaks Corona

Kompas.com - 05/03/2020, 12:55 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris tak menghadiri panggilan klarifikasi dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terkait kicauannya di Twitter, Kamis (5/3/2020).

Fahira sebelumnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena diduga menyebarkan berita bohong melalui kicauannya di akun Twitter pribadinya tentang jumlah pasien yang terjangkit virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Kuasa Hukum Fahira Idris Aldwin Rahadian mengatakan, Fahira tidak dapat memenuhi panggilan karena sedang bertugas. Pihak kuasa hukum juga menyerahkan surat klarifikasi Fahira ke polisi.

Baca juga: Ridwan Kamil Ingatkan Warga Waspada Hoaks soal Virus Corona

"Sudah kita sampaikan pertama tadi surat dari DPD RI, yang isinya bahwa memang hari ini, Ibu Fahira tidak bisa hadir, dia sangat berkenan dan mengapresiasi tapi kebetulan ada tugas konstitusional yang tidak bisa ditinggalkan," ungkap Aldwin di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis.

Menurut dugaannya, pelapor Fahira ke Polda Metro Jaya ingin menggiring opini bahwa twit kliennya adalah hoaks.

Aldwin pun menegaskan bahwa kliennya tersebut tidak menyebarkan hoaks.

Menurut Aldwin, cuitan Fahira didasari pada artikel berita yang diunggah oleh media Warta Kota.

Baca juga: Kemenkes: Penyebar Hoaks soal Corona Tinggal Ditangkap Saja...

"Tidak ada hoaks. Bu Fahira Idris hanya menautkan portal berita resmi wartakota.tribunnews.com," tuturnya.

Lebih lanjut, pihak kuasa hukum mengaku akan melaporkan balik pelapor Fahira, Jumat (6/3/2020). Namun, ia belum dapat memastikan apakah laporan akan dilakukan di Polda Metro Jaya atau Bareskrim Polri.

"Oleh karena itu dalam surat klarifikasi resmi, Bu Fahira Idris akan melapor balik besok," kata dia.

Diberitakan, anggota Fahira Idris dilaporkan ke polisi oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid atas dugaan penyebaran berita bohong.

Baca juga: Mewabahnya Virus Corona dan Hoaks yang Mengintai...

Fahira dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/1387/III/Yan.2.5/ 2020/SPKT/PMJ, tanggal 1 Maret 2020.

Muannas mengatakan, Fahira diduga menyebarkan berita bohong melalui cuitan di akun Twitter pribadinya tentang jumlah pasien yang terjangkit virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Walaupun twitnya telah dihapus oleh Fahira, lanjut Muannas, tangkapan layar cuitan itu telah tersebar dan meresahkan masyarakat.

"Unggahan tersebut menimbulkan kegaduhan dan meresahkan. Konten itu sempat diprotes netizen, bahkan menjadi trending topic di Twitter dengan tagar #tangkapfahiraidris," kata Muannas dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Fahira Idris Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Hoaks Virus Corona di Indonesia

Pasal yang disangkakan adalah Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kompas.com mencoba menelusuri twit yang diduga menyebarkan berita hoaks di akun Twitter Fahira, @fahiraidris.

"Astagfirullah bikin kaget! Ada 136 pasien dalam pengawasan virus corona di Indonesia. DKI Jakarta 35 orang, Bali 21 orang, Jawa Tengah 13 orang, Kepri 11 orang, Jabar 9 orang, Jatim 10 orang, Banten 5 orang, Sulut 6 orang, Jogja 6 orang, Kaltim 3 orang," bunyi twit tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com