Mahfud Sindir Stasiun TV yang Kerap Hadirkan Tokoh Agama Tak Kompeten

Kompas.com - 05/03/2020, 12:28 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjadi pembicara dalam Standarisasi Kompetensi Dai di kantor MUI, Jakarta, Kamis (5/3/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjadi pembicara dalam Standarisasi Kompetensi Dai di kantor MUI, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD menyindir stasiun TV yang kerap menghadirkan tokoh agama yang tak berkompeten untuk membahas ilmu keagamaan.

Hal itu diungkapkannya ketika menjadi pembicara dalam Standarisasi Kompetensi Da'i di kantor MUI, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

"Pengelola rubrik agama di TV banyak yang enggak ngerti agama, sembarang orang disuruh ngomong kasih judul, baca ayat salah, makhroj-nya salah. Ini siapa sih yang ngatur tema dan milih ustaznya, di TV kok bisa seperti itu," ujar Mahfud.

Baca juga: Bantah Siapkan Fatwa Haram, Begini Pernyataan MUI soal Netflix

Mahfud mengaku heran orang yang hanya sekadar dapat melucu justru dijadikan penceramah agama oleh pengelola TV.

Ia juga mengatakan, ada seorang yang mengaku sebagai tokoh agama, pandai bercerita lucu, tapi tak bisa membaca Al-quran.

"Dia nyuruh (baca) Al Baqarah, ayat 5, orang yang suruh baca, lalu dia baca terjemahnya. Tahu ya, ada kan yang begitu? Saya kira, ini TV apa ini? Soalnya Al Quran dijadikan dagelan dan itu bertahun-tahun di TV," ungkap dia.

Baca juga: Soal Fatwa Haram Netflix, MUI: Tidak Benar Itu

"Kenapa saya bilang enggak bisa, pertama dia nyuruh baca, kalau bisa kan baca sendiri," kata Mahfud.

Ia pun mendorong supaya MUI dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertemu dengan para pengelola stasiun TV agar tak asal mengundang tokoh agama.

"Saya kira majelis ulama ini dan KPI perlu mengundang televisi agar memilih dong jangan seperti istilah Pak Samani tadi, orang dikarbit hanya karena bisa ngelucu, bisa cerita horor, bisa mendramatisir masalah lalu dijadikan sebagai da'i," ucap Mahfud.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X