Kompas.com - 05/03/2020, 10:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyayangkan pernyataan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menyebut bahwa foto aktris Tara Basro yang diunggah di akun Twitter pribadinya mengandung unsur pornografi dan melanggar UI ITE.

Peneliti ICJR Maidina Rahmawati mengatakan, pernyataan Kominfo itu menimbulkan stigma dan iklim ketakutan.

Pasalnya, melalui foto yang ia unggah, Tara Basro sebenarnya tengah mengampanyekan body positivity.

"Kominfo belum sepenuhnya memahami batasan hukum tentang kesusilaan, tidak mendukung pesan baik yang disampaikan dan justru menciptakan iklim ketakutan dalam berekspresi dan berpendapat," kata Maidina melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (5/3/2020).

Baca juga: Tara Basro dan Aksi Mencintai Bentuk Tubuh Sendiri

Maidina mengatakan, sedari awal pihaknya telah mengkritik rumusan karet dalam pasal-pasal ketentuan pidana di UU ITE, salah satunya Pasal 27 Ayat (1).

Pasal yang digunakan sebagai landasan Kominfo dalam kasus Tara Basro ini berbunyi, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menurut Maidina, penjelasan pasal tersebut tidak secara eksplisit merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Padahal, dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Revisi UU ITE menyatakan, Pasal 27 Ayat (3) merujuk pada ketentuan KUHP.

Maka, mutlak Pasal 27 Ayat (1) harus merujuk pada ketentuan dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP untuk melihat hakikat pelarangan distribusi konten melanggar kesusilaan.

Baca juga: Unggahan Tara Basro di Twitter Hilang, Kominfo Perkirakan Ada 2 Sebab

Pelanggaran kesusilaan yang dinilai sebagai tindak pidana sendiri diartikan sebagai perbuatan 'sengaja merusak kesopanan/kesusilaan dimuka umum' atau 'sengaja merusakkan kesopanan/kesusilaan dimuka orang lain, yang hadir dengan kemauannya sendiri'.
Kesusilaan adalah perasaaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

Maidina mengatakan, sifat kesusilaan itu harus dinilai sesuai dengan konteks perbuatannya.

"Aparat penegak hukum dalam penerapan pasal ini harus menilai dengan seksama ukuran kesusilaan dengan konteks perbuatan yang dilakukan, harus dipastikan pula bahwa perbuatan dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesusilaan tersebut," ujar dia.

Sementara itu, dalam KUHP, seseorang dinyatakan menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan/gambar yang melanggar kesusilaan, hanya jika orang tersebut mengetahui bahwa isi tulisan, gambar, patung dan benda-benda yang dibuat tersebut melanggar perasaan kesopanan/kesusilaan.

Maidina menyebut, yang dilakukan Tara Basro bukan perbuatan merusak kesusilaan ataupun mengetahui bahwa unggahannya merupakan konten yang melanggar kesusilaan.

Baca juga: Seperti Tara Basro, Yuk Mulai Cintai Bentuk Tubuh Kita..

Perbuatan Tara Basro itu dinilai sebagai ekspresi yang sah dari seorang perempuan yang mendukung pandangan positif terhadap keberagaman seseorang termasuk perempuan yang seharusnya didukung.

"Pernyataan Kominfo yang tidak didahului pengkajian yang mendalam justru menghadirkan iklim ketakutan dalam berpendapat dan berekspresi. Seharusnya Kominfo mengetahui batasan ini," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, foto yang diunggah aktris Tara Basro di akun Twitter dan Instagramnya membuah heboh.

Dalam salah satu foto yang diunggah itu Tara berpose tanpa busana dan menuliskan keterangan "Worthy of Love". Tara juga menambahkan, “Coba percaya sama diri sendiri”.

Foto itu menuai banyak pujian karena Tara dianggap telah menyuarakan aksi mencintai diri sendiri apapun bentuk tubuhnya.

Baca juga: Kominfo Dukung Tara Basro Lawan Body Shaming, Asalkan…

Namun pada Rabu (4/3) siang, unggahan tersebut menghilang dari Twitter. Warganet menduga foto itu dihapus oleh Kominfo.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Humasnya, Ferdinandus Setu mengatakan bahwa unggahan Tara Basro di akun Twitternya telah menampilkan ketelanjangan.

Konten itu dianggap telah melanggar muatan kesusilaan yang diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, dan gubahannya di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016.

“Iya tadi ada (laporan) disampaikan pagi hari, dan setelah melihat secara langsung, konten itu memang menampilkan ketelanjangan,” ujar Ferdinandus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/3).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HUT Ke-77 TNI, Kolonel Laut Erwin Kasirun Bertindak Jadi Komandan Upacara

HUT Ke-77 TNI, Kolonel Laut Erwin Kasirun Bertindak Jadi Komandan Upacara

Nasional
HUT Ke-77 TNI, Sejumlah Alutsista Tembak Dipamerkan di Depan Istana Merdeka

HUT Ke-77 TNI, Sejumlah Alutsista Tembak Dipamerkan di Depan Istana Merdeka

Nasional
Kemenko PMK: Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Jadi 131 Orang

Kemenko PMK: Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Jadi 131 Orang

Nasional
Wapres: Selama 77 Tahun, TNI Telah Persembahkan Prestasi dan Pengorbanan

Wapres: Selama 77 Tahun, TNI Telah Persembahkan Prestasi dan Pengorbanan

Nasional
Foto Ganjar di Bawah Baliho Puan yang Kembali Menuai Komentar Bambang Pacul

Foto Ganjar di Bawah Baliho Puan yang Kembali Menuai Komentar Bambang Pacul

Nasional
Ferdy Sambo dkk Akan Ditampilkan Bareskrim Sebelum Diserahkan ke Kejaksaan

Ferdy Sambo dkk Akan Ditampilkan Bareskrim Sebelum Diserahkan ke Kejaksaan

Nasional
Ditjen Imigrasi Siapkan Implementasi Paspor Berlaku 10 Tahun

Ditjen Imigrasi Siapkan Implementasi Paspor Berlaku 10 Tahun

Nasional
Branding Lipstik Elite Politik

Branding Lipstik Elite Politik

Nasional
Mahfud MD Harap TGIPF Bisa Ungkap Akar Masalah Persepakbolaan di Indonesia

Mahfud MD Harap TGIPF Bisa Ungkap Akar Masalah Persepakbolaan di Indonesia

Nasional
Deretan Pasukan Elite Andalan TNI dengan Segala Kemampuan Khususnya

Deretan Pasukan Elite Andalan TNI dengan Segala Kemampuan Khususnya

Nasional
Catatan KontraS untuk HUT Ke-77 TNI: 61 Kekerasan Aparat dalam Setahun Terakhir

Catatan KontraS untuk HUT Ke-77 TNI: 61 Kekerasan Aparat dalam Setahun Terakhir

Nasional
Disentil PDI-P, PSI Tak Merasa Perlu Bicara ke Megawati soal Deklarasi Capres Ganjar

Disentil PDI-P, PSI Tak Merasa Perlu Bicara ke Megawati soal Deklarasi Capres Ganjar

Nasional
Sejarah Panjang Berdirinya TNI yang Kini Berusia 77 Tahun

Sejarah Panjang Berdirinya TNI yang Kini Berusia 77 Tahun

Nasional
Lika-liku Ganjar Pranowo Menuju Pilpres: Bernanung di PDI-P, Sempat Dijagokan Nasdem, Kini Didukung PSI

Lika-liku Ganjar Pranowo Menuju Pilpres: Bernanung di PDI-P, Sempat Dijagokan Nasdem, Kini Didukung PSI

Nasional
Istana: Perlu Penegakan Sanksi untuk Pihak yang Menyampaikan Laporan Asal-asalan

Istana: Perlu Penegakan Sanksi untuk Pihak yang Menyampaikan Laporan Asal-asalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.