Komisi IX DPR Wacanakan Pembentukan Desk Virus Corona

Kompas.com - 05/03/2020, 09:18 WIB
Warga menggunakan masker setelah turun dari kereta rel listrik di stasiun Palmerah, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dengan tetap higienis serta menjaga imunitas tubuh usai mengumumkan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) positif terjangkit virus corona yang saat ini dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga menggunakan masker setelah turun dari kereta rel listrik di stasiun Palmerah, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dengan tetap higienis serta menjaga imunitas tubuh usai mengumumkan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) positif terjangkit virus corona yang saat ini dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mewacanakan pembentukan panitia khusus bernama "Desk Virus Corona".

Ia menjelaskan, Desk Virus Corona itu berfungsi untuk mengawasi penanganan dan pencegahan Covid-19 yang dilakukan pemerintah.

"Pansus (terkait virus corona) salah satu kemungkinan, bisa juga namanya 'Desk Corona RI' atau namanya kelompok kerja," ujar Melki. kepada wartawan, Kamis (5/3/2020).

"Semacam itu yang sifatnya operasional, langsung cek kesiapan di masing-masing (mitra) cepat," kata Melki.

Baca juga: Komisi I DPR Bentuk Panja Corona, Fokus Isu Ketahanan Nasional

Ia mengatakan, wacana pembentukan 'Desk Virus Corona' itu telah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Sufmi Dasco Ahmad.

Melki menyebutkan Desk Virus Corona rencananya diisi oleh anggota Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI.

"Kami sudah bicara dengan Dasco dan Azis Syamsuddin (dua wakil ketua DPR) untuk mempertimbangkan semua komisi terkait corona duduk bersama," tuturnya.

"Duduk dulu deh, untuk bahas responsnya gimana. Bentuknya gimana nanti kami lihat," tutur Melki.

Menurut Melki, saat ini penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap wabah virus corona sudah cukup baik.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Dampak Ekonomi akibat Virus Corona

Melki mengatakan, pemerintah punya Inpres No 4/2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia yang menjadi dasar dalam merespons wabah virus corona.

Namun, menurut dia, pemerintah masih punya pekerjaan rumah soal informasi-informasi simpang siur yang menyebar di masyarakat.

"Di saat yang sama penting juga bukan hanya penanganan dua orang (pasien positif virus corona), tapi menghadapi kepanikan dan hoaks. Masyarakat tenang-tenang saja, jangan khawatir berlebihan. Tetap tenang, serahkan pada ahlinya. Kemenkes sedang bekerja," kata Melki.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X