Komisi IX DPR Wacanakan Pembentukan Desk Virus Corona

Kompas.com - 05/03/2020, 09:18 WIB
Warga menggunakan masker setelah turun dari kereta rel listrik di stasiun Palmerah, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dengan tetap higienis serta menjaga imunitas tubuh usai mengumumkan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) positif terjangkit virus corona yang saat ini dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga menggunakan masker setelah turun dari kereta rel listrik di stasiun Palmerah, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk tidak panik, tetapi tetap waspada dengan tetap higienis serta menjaga imunitas tubuh usai mengumumkan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) positif terjangkit virus corona yang saat ini dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mewacanakan pembentukan panitia khusus bernama "Desk Virus Corona".

Ia menjelaskan, Desk Virus Corona itu berfungsi untuk mengawasi penanganan dan pencegahan Covid-19 yang dilakukan pemerintah.

"Pansus (terkait virus corona) salah satu kemungkinan, bisa juga namanya 'Desk Corona RI' atau namanya kelompok kerja," ujar Melki. kepada wartawan, Kamis (5/3/2020).

"Semacam itu yang sifatnya operasional, langsung cek kesiapan di masing-masing (mitra) cepat," kata Melki.

Baca juga: Komisi I DPR Bentuk Panja Corona, Fokus Isu Ketahanan Nasional

Ia mengatakan, wacana pembentukan 'Desk Virus Corona' itu telah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Sufmi Dasco Ahmad.

Melki menyebutkan Desk Virus Corona rencananya diisi oleh anggota Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI.

"Kami sudah bicara dengan Dasco dan Azis Syamsuddin (dua wakil ketua DPR) untuk mempertimbangkan semua komisi terkait corona duduk bersama," tuturnya.

"Duduk dulu deh, untuk bahas responsnya gimana. Bentuknya gimana nanti kami lihat," tutur Melki.

Menurut Melki, saat ini penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap wabah virus corona sudah cukup baik.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Dampak Ekonomi akibat Virus Corona

Melki mengatakan, pemerintah punya Inpres No 4/2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia yang menjadi dasar dalam merespons wabah virus corona.

Namun, menurut dia, pemerintah masih punya pekerjaan rumah soal informasi-informasi simpang siur yang menyebar di masyarakat.

"Di saat yang sama penting juga bukan hanya penanganan dua orang (pasien positif virus corona), tapi menghadapi kepanikan dan hoaks. Masyarakat tenang-tenang saja, jangan khawatir berlebihan. Tetap tenang, serahkan pada ahlinya. Kemenkes sedang bekerja," kata Melki.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X