8 Pedoman Penyiaran Informasi Virus Corona, Salah Satunya Lindungi Identitas Pasien

Kompas.com - 05/03/2020, 08:41 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengeluarkan surat edaran tentang pedoman penyiaran wabah virus corona.

Ketua KPI Pusat Agung Suprio mengatakan surat edaran ini ditujukan ke seluruh lembaga penyiaran.

"Surat ini merupakan hasil Rapat Pleno KPI Pusat pada Selasa (3/3/2020). Ditujukan agar lembaga penyiaran senantiasa mengingat dan berpedoman pada kaidah-kaidah penayangan di lembaga penyiaran, terkait penayangan berita dan informasi terkait wabah virus corona," ujar Agung sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis KPI, Kamis (5/2/2020).

Baca juga: Catatan untuk Media Massa Terkait Pemberitaan Virus Corona

 

Menurut Agung, ada 8 poin yang ditegaskan oleh KPI untuk diperhatikan seluruh lembaga penyiaran terkait penayangan informasi virus corona.

Pertama, memberitakan informasi perihal wabah virus corona dengan hati-hati, tidak spekulatif, dan tidak menimbulkan kepanikan masyarakat di semua program yang disiarkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal ini juga termasuk pernyataan host/reporter/penyiar agar menggunakan diksi (pilihan kata) dan pembawaan secara tepat dan tidak terkesan mendramatisasi atau menakut-nakuti.

"Agar tidak menimbulkan persepsi publik yang menyebabkan kepanikan," kata Agung.

Baca juga: Pasien Covid-19: Saya Tertekan dengan Pemberitaan...

Kedua, menyampaikan informasi bahwa pemerintah telah turun tangan menangani wabah virus corona dan menyebutkan hotline service Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu (081212123119 atau 021-5210411).

Atau bisa menyampaikan hotline service masing-masing daerah dan Rumah Sakit rujukan untuk penanganan wabah virus corona di masing-masing wilayah sebagimana telah diumumkan di website resmi Kementerian Kesehatan.

"Ketiga, menggunakan sumber informasi tentang virus corona dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan terkonfirmasi serta tidak menyiarkan informasi dari media sosial kecuali informasi tersebut telah terkonfirmasi kebenarannya," tutur Agung.

Baca juga: Wabah Virus Corona, Masyarakat Tak Perlu Beli Masker Secara Berlebihan

 

Keempat, menghadirkan narasumber wawancara yang kredibel dan menyampaikan materi wawancara secara positif dalam pembahasan wabah virus corona.

"Kelima, tidak menyebutkan identitas pasien dan tidak mengeksploitasi lingkungan serta warga sekitar penderita," tegas Agung.

Keenam, menyampaikan data-data tentang wabah virus corona secara berimbang.

"Kemudian, kika hendak menyampaikan angka kematian harus diikuti dengan angka (persentase) kesembuhan," lanjut Agung.

Baca juga: Menkes: Tak Ada yang Lebih Hebat Tangkal Virus Corona, Kecuali Imunitas Tubuh

Ketujuh, menayangkan iklan layanan masyarakat tentang wabah virus corona yang berisi cara persebaran, gejala, langkah pencegahan dan penanganan dini, hotline service pemerintah dan di daerah, serta RS yang ditunjuk untuk penanganan.

Kedelapan, menyampaikan peringatan bahwa pihak-pihak yang memanfaatkan situasi terkait wabah virus corona (spekulan masker dan hand sanitizer) bisa terjerat pidana penjara 6 tahun dan maksimal denda Rp 4 miliar sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

"Jika lembaga penyiaran tidak melaksanakan beberapa ketentuan di atas, maka akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan KPI sebagaimana Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, " kata Agung.

Baca juga: Menkes: Tak Ada yang Lebih Hebat Tangkal Virus Corona, Kecuali Imunitas Tubuh

Ia menambahkan, ada 4 aturan yang dijadikan landasan hukum surat edaran.

Keempatnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Realokasikan Rp 1,981 Triliun untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Kemenag Realokasikan Rp 1,981 Triliun untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Covid-19 Diklaim Turun, Menkes: Presiden Ajak Kita Bersyukur tapi Tetap Waspada

Covid-19 Diklaim Turun, Menkes: Presiden Ajak Kita Bersyukur tapi Tetap Waspada

Nasional
Kemenag: Mobilitas Kiai Tinggi, Riskan Terkena Covid-19

Kemenag: Mobilitas Kiai Tinggi, Riskan Terkena Covid-19

Nasional
Sebaran Kasus Varian Alpha, Delta, dan Beta per 30 Juli, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Kasus Varian Alpha, Delta, dan Beta per 30 Juli, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Rintangi Pencarian Harun Masiku

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Sengaja Rintangi Pencarian Harun Masiku

Nasional
Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Soal Nasib PPKM, Menkes: Sudah Dibahas, Keputusan Disampaikan Presiden atau Menko

Nasional
Penundaan Eksekusi Dinilai Tak Wajar, Pinangki Diistimewakan Kejaksaan?

Penundaan Eksekusi Dinilai Tak Wajar, Pinangki Diistimewakan Kejaksaan?

Nasional
Besok, Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Besok, Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Nasional
Menkes: Tolong, Vaksin Booster Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Menkes: Tolong, Vaksin Booster Dosis Ketiga Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Nasional
Wapres: Sudah Ada 605 Kiai dan Ulama Meninggal akibat Covid-19

Wapres: Sudah Ada 605 Kiai dan Ulama Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Menag Ajak Pejabat Pemerintahan hingga Tokoh Masyarakat Aktif Sosialisasikan Penerapan Protokol Kesehatan

Menag Ajak Pejabat Pemerintahan hingga Tokoh Masyarakat Aktif Sosialisasikan Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Istimewanya Jaksa Pinangki: Tuntutan Ringan, Potongan Hukuman, dan Penundaan Eksekusi

Istimewanya Jaksa Pinangki: Tuntutan Ringan, Potongan Hukuman, dan Penundaan Eksekusi

Nasional
Pemda Keluhkan Stok Vaksin, Anggota DPR Harap Tak Lama-lama di Gudang Bio Farma

Pemda Keluhkan Stok Vaksin, Anggota DPR Harap Tak Lama-lama di Gudang Bio Farma

Nasional
Banyak Kiai Wafat akibat Covid-19, Wapres Luncurkan Program 'Kita Jaga Kiai'

Banyak Kiai Wafat akibat Covid-19, Wapres Luncurkan Program "Kita Jaga Kiai"

Nasional
Banyak Keluhan soal Stok Vaksin di Daerah, Pemerintah Diminta Gencarkan Lobi ke Produsen

Banyak Keluhan soal Stok Vaksin di Daerah, Pemerintah Diminta Gencarkan Lobi ke Produsen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X