Kompas.com - 04/03/2020, 19:39 WIB
Seorang petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) memeriksa suhu tubuh penumpang pesawat yang baru turun di terminal kedatangan domestik bandara El Tari Kupang NTT, Rabu (04/03/20). KKP Tenau Kupang menambah satu unit alat pengukur suhu tubuh di bandara el Tari Kupang khusus di bagian kedatangan domestik setelah adanya pengumuman dua WNI di Jakarta positif terinfeksi virus corona. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/ama. ANTARA FOTO/Kornelis KahaSeorang petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) memeriksa suhu tubuh penumpang pesawat yang baru turun di terminal kedatangan domestik bandara El Tari Kupang NTT, Rabu (04/03/20). KKP Tenau Kupang menambah satu unit alat pengukur suhu tubuh di bandara el Tari Kupang khusus di bagian kedatangan domestik setelah adanya pengumuman dua WNI di Jakarta positif terinfeksi virus corona. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/ama.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyatakan mereka yang datang dari empat negara episentrum baru penyebaran virus corona wajib mengantongi sertifikat sehat sebelum masuk Indonesia.

Ke-empat negara itu ialah Italia, Iran, Jepang, Korea Selatan.

"Tadi juga imigrasi juga sudah kita tekankan bagimana perlakuan-perlakuan terhadap empat negara setelah China, episentrum baru. Satu yang paling pasti ada sertifikat healthy, travel historynya," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Baca juga: Warga Italia Lawan Virus Corona dengan Makanan, Minuman, dan... Meme

Moeldoko mengatakan, otoritas kesehatan dari keempat negara tersebut harus memberikan sertifikat kesehatan bagi mereka yang hendak terbang ke Indonesia.

"Kalau travel history, sejarah perjalan mereka. Karena kita ada survei tracking, kan ngikutin ini. Seperti korban itu kan, berhubungan dengan orang Jepang. Orang Jepang ini kan sebelumnya ditracking dulu. History travelnya itu seperti apa, itu diikutin terus," lanjut dia.

Sebelumnya, PT Angkasa Pura II (Persero) menyatakan telah melakukan pengetatan terhadap penumpang pesawat dari empat negara tersebut. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Layani 384 dalam Sehari, Korea Selatan Jemput Bola Periksa Infeksi Virus Corona

Pengetatan keempat negara tersebut berdasarkan instruksi presiden dari hasil rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (3/3/2020) kemarin.

"Hari ini, saya juga baru mendapat instruksi untuk juga melakukan pengetatan pengawasan bukan pelarangan. Pengetatan pengawasan penumpang internasional kita dari Korea, Jepang, Iran, dan Italia," kata Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaludin di Jakarta, Rabu.

Atas instruksi itu, pihak AP II mulai menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru.

Namun, SOP ini sudah pernah diimplementasikan terhadap wisatawan asal China sebelum adanya penghentian penerbangan sementara ke negara tersebut oleh pemerintah.

Baca juga: RI Awasi Penumpang Pesawat dari 4 Negara Episentrum Virus Corona

"Instruksinya baru tadi, jadi ini fresh banget. Saya harus menyiapkan SOP baru. Ini sudah pernah kita lakukan pada saat dari China. Teman-teman di Kantor Kesehatan Pelabuhan pun sebenarnya untuk daerah atau negara asal yang sudah memang jadi episentrum Covid-19 punya SOP berbeda," ujarnya.

Nantinya lanjut Awaluddin, para penumpang dari negara episentrum virus corona ini akan melalui prosedur berbeda.

"Mereka itu naik pesawat, saat pesawat landing, block on ke garbarata itu mereka masuk. Dan mereka melakukan pengukuran suhu melalui termo gun itu di dalam pesawat atau keluar dari pintu pesawat. Beda dengan negara yang tidak terdampak atau belum jadi epicentrum, mereka biasa saja melalui termo scanner menuju ke pintu imigrasi," jelasnya.



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X