Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Corona, Kemenhub Buat Jalur Khusus bagi Penumpang dari 4 Negara

Kompas.com - 04/03/2020, 19:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewaspadai penerbangan dari empat negara episentrum baru virus corona yakni Iran, Italia, Jepang, dan Korea Selatan.

Karenanya, Kemenhub mengawasi secara khusus para penumpang yang datang dari empat negara tersebut ke Indonesia.

"Kita sedang mempelajari rekomendasi. Rekomendasi belum ada yang berubah, hanya waspada. Empat daerah itu hanya kita berikan pengawasan khusus bagi penumpang-penumpangnya," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Istana Kepresidean, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

"Ada jalur khusus terus di-scanner terus ada karantina apabila ada yang panas atau pilek," kata dia.

Baca juga: Panglima TNI Tinjau Rumah Sakit Eks Kamp Vietnam untuk Pasien Corona

Hal senada disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Ia mengatakan, ada protokol khusus yang diberlakukan bagi penumpang dari negara tersebut yang masuk ke Indonesia.

"Tadi protokol perlakuan di-border. Tadi juga Imigrasi juga sudah kita tekankan bagaimana perlakuan-perlakuan terhadap empat negara setelah China, episentrum baru," kata Moeldoko.

Sebelumnya, PT Angkasa Pura II (Persero) melakukan pengetatan terhadap penumpang pesawat dari empat negara, yakni Korea Selatan, Jepang, Iran, dan Italia.

Keempat negara ini merupakan negara terbesar terjangkitnya virus corona (Covid-19).

Pengetatan keempat negara tersebut berdasarkan instruksi presiden dari hasil rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (3/3/2020) kemarin.

"Hari ini, saya juga baru mendapat instruksi untuk juga melakukan pengetatan pengawasan bukan pelarangan. Pengetatan pengawasan penumpang internasional kita dari Korea, Jepang, Iran, dan Italia," katanya di Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Atas instruksi itu, pihak AP II mulai menyiapkan standar operasional prosedur ( SOP) baru.

Namun, SOP ini sudah pernah diimplementasikan terhadap wisatawan asal China sebelum adanya penghentian sementara ke negara tersebut oleh pemerintah.

"Instruksinya baru tadi, jadi ini fresh banget. Saya harus menyiapkan SOP baru. Ini sudah pernah kita lakukan pada saat dari China. Teman-teman di Kantor Kesehatan Pelabuhan pun sebenarnya untuk daerah atau negara asal yang sudah memang jadi episentrum Covid-19 punya SOP berbeda," ujar dia. 

Baca juga: RS Khusus Pasien Corona di Batam Dirancang Bisa Tampung 1.000 Pasien

Nantinya, menurut Awaluddin, para penumpang dari negara episentrum virus corona ini akan melalui prosedur berbeda.

"Mereka itu naik pesawat, saat pesawat landing, block on ke garbarata itu mereka masuk dan mereka melakukan pengukuran suhu melalui termo gun itu di dalam pesawat atau keluar dari pintu pesawat. Beda dengan negara yang tidak terdampak atau belum jadi epicentrum, mereka biasa saja melalui termo scanner menuju ke pintu imigrasi," tutur dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com