Kompas.com - 04/03/2020, 18:01 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020).

KOMPAS.com - Ketua KPK Firli Bahuri menyinggung keberadaan amplop kosong di ruang kerja kepala daerah.

Firli menyebut, hal itu sebagai pintu masuk praktik korupsi.

"Jangan ada amplop kosong di kantor. Kalau ada tamu datang, malah ingin mengisi dan memberikannya," ujar Firli di sela kunjungan kerja di Surabaya, Rabu (4/3/2020), dikutip dari Antara.

Baca juga: Litbang Kompas: Mayoritas Kasus Korupsi Kepala Daerah Terkait Infrastruktur
Di sisi lain, Firli mengingatkan kepada siapapun tamu yang menemui kepala daerah harus menghilangkan harapan untuk mendapatkan uang setelah meninggalkan ruangan.

Selain itu, Firli juga mengimbau kepala daerah untuk cermat apabila menerima pengajuan proposal pembangunan dari siapapun.

Rencana pembangunan, lanjut Firli, harus dibahas secara terbuka di tingkat musyawarah perencanaan pembangunan.

"Karena kalau kepala daerah terima proposal, dari mana dia bisa penuhi? Biasanya menghubungi sekda-nya, lalu kepala dinas dan rekanan. Nah di situlah cikal bakal terjadi korupsi," lanjut Firli.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Firli kemudian mengutip Presiden Ir. Soekarno bahwa praktik korupsi adalah budaya yang diwariskan oleh kolonial.

"Saat ini penjajah sudah pergi, tapi budaya menerima upeti masih tinggal di Indonesia. Seharusnya budaya tersebut tidak perlu diwariskan dan jangan mewarisi budaya menerima hadiah," kata mantan kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri itu.

Firli juga mengatakan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan dari berapa koruptor yang ditangkap.

Baca juga: Akar Persoalan Korupsi Kepala Daerah Dinilai Bukan karena Gaji Kecil

Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi ditandai tiga hal. Pertama, munculnya budaya antikorupsi.

Kedua, muncul kesadaran antikorupsi di seluruh birokrasi. Terakhir, terbentuknya sistem yang menutup celah korupsi.

"Bapak ibu kepala daerah telah dipilih dan diberikan mandat oleh rakyat untuk memimpin. Mari mulai sekarang bangun budaya antikorupsi dan jangan titipkan budaya korupsi pada generasi muda," lanjut Firli.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.