Kompas.com - 04/03/2020, 16:48 WIB
Wapres Maruf Amin didampingi Gubernur Babel Erzaldi Rosman menjawab pertanyaan awak media di Pangkal Pinang, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.com/HERU DAHNURWapres Maruf Amin didampingi Gubernur Babel Erzaldi Rosman menjawab pertanyaan awak media di Pangkal Pinang, Rabu (26/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak perlu dibubarkan.

Hal itu disampaikan Ma'ruf menanggapi rekomendasi Kongres ke-VII Umat Islam Indonesia yang salah satunya adalah untuk membubarkan BPIP.

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, BPIP tidak perlu dibubarkan karena sejak BP 7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) zaman orde baru, tidak ada lagi lembaga yang mengawal sosialisasi Pancasila di masyarakat.

"BPIP dibentuk atas permintaan. Selama ini sejak PP7 tidak ada, yang mengawal Pancasila ini siapa?" ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Baca juga: BPIP Minta Salam Pancasila tak Diartikan Secara Sempit

"MPR bukan lembaga menurut konstitusi untuk mengawal itu sehingga perlu ada lembaga yang mengawal. Lahirlah BPIP itu. Kenapa harus dibubarkan," lanjut dia.

Wapres Ma'ruf Amin memastikan, seluruh partai Islam di Indonesia sudah mengatakan bahwa BPIP juga tidak perlu dibubarkan.

Menurut dia, apabila kinerja BPIP tidak baik, maka semestinya hal tersebut yang diperbaiki.

"Membunuh tikus, rumahnya dibakar, ya jangan lah," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Baca juga: Agar Tak Salah Omong, Kepala BPIP Putuskan Puasa Bicara Selama Setahun

Cikal bakal BPIP sendiri berasal dari pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017.

Pada tahun 2018, namanya pun berubah menjadi BPIP dengan pertimbangan penyempurnaan.

Diberitakan sejumlah media massa, Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-VII di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak Presiden Joko Widodo untuk membubarkan BPIP karena keberadaan BPIP tersebut tidak diperlukan lagi.

Keberadaan BPIP dalam penafsiran Pancasila dinilai tidak diperlukan lagi sehingga mendesak Presiden RI untuk membubarkan BPIP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Nasional
Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Nasional
BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

Nasional
Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Nasional
Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Nasional
Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Nasional
KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

Nasional
KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

Nasional
DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

Nasional
Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Nasional
KPK Dalami Setoran Uang untuk Bupati Terbit Peranging-angin dari Proyek yang Diatur Kakaknya

KPK Dalami Setoran Uang untuk Bupati Terbit Peranging-angin dari Proyek yang Diatur Kakaknya

Nasional
Tanggal Pemilu Ditetapkan, Demokrat Fokus Persiapan Menuju 2024

Tanggal Pemilu Ditetapkan, Demokrat Fokus Persiapan Menuju 2024

Nasional
Menko Perekonomian: Sampai Sekarang Dana PEN Tak Ada untuk IKN

Menko Perekonomian: Sampai Sekarang Dana PEN Tak Ada untuk IKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.