BPIP Diusulkan Bubar, Wapres: Bunuh Tikus, Jangan Bakar Rumahnya

Kompas.com - 04/03/2020, 16:48 WIB
Wapres Maruf Amin didampingi Gubernur Babel Erzaldi Rosman menjawab pertanyaan awak media di Pangkal Pinang, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.com/HERU DAHNURWapres Maruf Amin didampingi Gubernur Babel Erzaldi Rosman menjawab pertanyaan awak media di Pangkal Pinang, Rabu (26/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) tidak perlu dibubarkan.

Hal itu disampaikan Ma'ruf menanggapi rekomendasi Kongres ke-VII Umat Islam Indonesia yang salah satunya adalah untuk membubarkan BPIP.

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, BPIP tidak perlu dibubarkan karena sejak BP 7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) zaman orde baru, tidak ada lagi lembaga yang mengawal sosialisasi Pancasila di masyarakat.

"BPIP dibentuk atas permintaan. Selama ini sejak PP7 tidak ada, yang mengawal Pancasila ini siapa?" ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Baca juga: BPIP Minta Salam Pancasila tak Diartikan Secara Sempit

"MPR bukan lembaga menurut konstitusi untuk mengawal itu sehingga perlu ada lembaga yang mengawal. Lahirlah BPIP itu. Kenapa harus dibubarkan," lanjut dia.

Wapres Ma'ruf Amin memastikan, seluruh partai Islam di Indonesia sudah mengatakan bahwa BPIP juga tidak perlu dibubarkan.

Menurut dia, apabila kinerja BPIP tidak baik, maka semestinya hal tersebut yang diperbaiki.

"Membunuh tikus, rumahnya dibakar, ya jangan lah," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Baca juga: Agar Tak Salah Omong, Kepala BPIP Putuskan Puasa Bicara Selama Setahun

Cikal bakal BPIP sendiri berasal dari pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017.

Pada tahun 2018, namanya pun berubah menjadi BPIP dengan pertimbangan penyempurnaan.

Diberitakan sejumlah media massa, Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-VII di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak Presiden Joko Widodo untuk membubarkan BPIP karena keberadaan BPIP tersebut tidak diperlukan lagi.

Keberadaan BPIP dalam penafsiran Pancasila dinilai tidak diperlukan lagi sehingga mendesak Presiden RI untuk membubarkan BPIP.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

Nasional
Ingatkan soal Microdroplet, Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan 'Face Shield'

Ingatkan soal Microdroplet, Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan "Face Shield"

Nasional
Ini Cara 'Tenant' di Mal Cegah Penularan Covid-19

Ini Cara "Tenant" di Mal Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Nasional
Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Nasional
Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Nasional
Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Nasional
Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Nasional
Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Nasional
Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan 'Online' yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan "Online" yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Pemerintah: Jangan Turunkan Masker ke Dagu, termasuk Saat Makan

Pemerintah: Jangan Turunkan Masker ke Dagu, termasuk Saat Makan

Nasional
Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Terbanyak

Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Terbanyak

Nasional
UPDATE 12 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.486 Orang, PDP 14.515

UPDATE 12 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.486 Orang, PDP 14.515

Nasional
Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 71, Total 3.606 Orang

Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 71, Total 3.606 Orang

Nasional
UPDATE 12 Juli: Bertambah 919, Total Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 35.638

UPDATE 12 Juli: Bertambah 919, Total Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 35.638

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X