Tingkatkan Pelayanan Haji, Kemenag dan BPKH Jalin Kesepakatan

Kompas.com - 04/03/2020, 16:26 WIB
Menteri Agama (Menag) Fachrul di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (4/3/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMenteri Agama (Menag) Fachrul di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fachrul Razi dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH) Anggito Abimanyu, Rabu (4/3/2020), menandatangani nota kesepahaman tentang koordinasi tugas dan pelaksanaan penyelenggaraan haji.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Operation Room, Gedung Kementerian Agama, lantai 2, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

"Tujuan kita enggak ada lain bagaimana membuat jemaah lebih fokus pada ibadahnya dan bisa mendapatkan pelayanan yang semestinya dia dapatkan," ujar Menag Fachrul Razi usai penandatanganan.

Baca juga: Menteri Agama Bakal Bantu Korban First Travel Ibadah Haji

Isi nota kesepahaman tersebut meliputi hubungan kelembagaan dan prioritas kegiatan kemaslahatan.

Kemudian, pemberian masukan dalam menyusun perhitungan pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji.

Lalu, kebijakan akuntansi dan sistem pelaporan untuk pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji pada BPKH dan Kemenag.

Terakhir, integrasi data dan sistem terkait jemaah haji, serta pengembalian dana jemaah haji.

Penandatangan nota kesepahaman tersebut disaksikan Dirjen PHU Kementerian Agama Nizar Ali dan Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi.

Baca juga: Corona Berpotensi Gagalkan Pemberangkatan Haji, Ini Usulan Ketua Komisi VIII

Menag Fachrul Razi mengatakan, setelah menjalin kesepakatan, nantinya akan dibentuk kelompok kerja guna menjalankan tanggung jawab di masing-masing bidang.

Dengan begitu, kata dia, harapannya kesekapatan tersebut dapat berjalan baik.

"Sebetulnya kerjasama ini sudah berjalan lama, tapi acap kali tidak begitu tajamlah. Kadang-kadang begitu, kita seolah-olah apa yang kita ingat ada masalah, kita pecahkan bersama," jelas dia.

Diketahui, Kemenag bertanggung jawab dalam melakukan penyelenggaraan ibadah haji.
Sedangkan BPKH bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan haji untuk mendapatkan nilai manfaat.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X