Kompas.com - 04/03/2020, 16:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengingatkan kepala daerah tidak mencari panggung terkait penyampaian informasi penularan virus corona di daerah.

Sebab, menurutnya, pemerintah telah menunjuk juru bicara resmi soal penanganan virus corona, yakni Achmad Yurianto.

Sehingga, informasi perihal perkembangan penularan dan penanganan pasien yang terpapar virus corona disampaikan oleh juru bicara secara satu pintu.

"Ya saya pikir salah tempat ya kalau cari panggung di sini (dari peristiwa warga yang tertular)," ujar Bahtiar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2020).

Baca juga: Tito Karnavian: Kepala Daerah Jangan Ikut Panik karena Corona, Apalagi Ikut Timbun Masker

Oleh karenanya, pemerintah daerah (pemda) diminta berkoordinasi dengan jubir pemerintah maupun Kementerian Kesehatan ketika akan memberikan penjelasan kepada masyarakat perihal virus corona.

Kemendagri juga mengingatkan kepala daerah dan pemda untuk tidak menyampaikan narasi membingungkan perihal virus tersebut.

"Tugas kami adalah mencegah agar narasi itu tidak keluar sendiri-sendiri.Sehingga kita minta ke humas provinsi yang secara langsung terhubung dengan kami, kami minta mereka mengorganisasi ke humas pemkot dan pemkab bahwa sekarang semuanya satu pintu lewat jubir pemerintah," tegas Bahtiar.

Baca juga: Soal Virus Corona, Mahfud Minta Kepala Daerah Tak Mendramatisasi

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta pemerintah daerah tidak terlalu mendramatisir persoalan yang berkaitan dengan virus corona.

Mahfud mengatakan, berdasarkan rapat kabinet para menteri bersama Presiden Joko Widodo, Selasa (3/3/2020) pagi, informasi mengenai penanganan corona diputuskan untuk dipusatkan di Kementerian Kesehatan.

Pemerintah daerah diminta untuk tidak membuat pernyataan sendiri-sendiri.

"Soal informasi penanganan coronanya itu sendiri sekarang informasinya itu terpusat di Kemenkes. Diharapkan pemerintah daerah jangan terlalu mendramatisir persoalan," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: Wali Kota Depok Minta Tetangga Tak Hindari Pasien Corona Setelah Sembuh

Mahfud MD mengimbau para kepala daerah tidak membuat pernyataan pers sebelum mendapatkan informasi yang jelas mengenai kasus virus corona.

Kepala daerah juga diminta tak membuat pernyataan yang bersifat politis.

Mahfud mencontohkan kasus pasien suspect corona di Cianjur, Jawa Barat yang meninggal dunia Selasa pagi.

Setelah ramai diperbincangkan, ternyata pasien tersebut dinyatakan negatif virus corona dan meninggal bukan karena virus tersebut.

"Jangan terkesan ingin mendramatisir, mencari panggung jangan terkesan itu," ujar Mahfud MD.

Baca juga: Cegah Virus Corona, Ridwan Kamil Imbau Warga Jabar Tak Piknik ke Luar Daerah

Ia justru meminta kepala daerah melontarkan pernyataan yang menenangkan masyarakat.

Sebab, sebagaimana dikatakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dibandingkan virus corona, yang lebih banyak menyebabkan orang meninggal adalah flu biasa.

"Oleh sebab itu, setiap daerah itu supaya membuat tenang, tidak membuat situasi seperti menakutkan itu ya biasa aja. Itu biasa-biasa saja," kata Mahfud MD.

Diketahui, virus corona terdeteksi telah menjangkiti dua warga Indonesia.

Baca juga: Periksa 119 Orang Sehat yang Khawatir Corona, RS Persahabatan: Jangan Panik Dulu!

Pada Senin (2/3/2020), Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama virus corona Covid-19 di Indonesia.

Dua warga Depok, pasien 1 (31) dan pasien 2 (64) positif virus corona setelah melakukan kontak dengan warga Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia.

Saat ini keduanya diisolasi di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara.

Namun, Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Mohammad Syahril menyampaikan, kondisi dua warga asal Depok yang positif virus corona semakin membaik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Nasional
Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Dua Hakim 'Concurring Opinion' terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal 'Presidential Threshold'

Dua Hakim "Concurring Opinion" terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal "Presidential Threshold"

Nasional
Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Nasional
Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Nasional
Putri Candrawathi Tak Ditahan karena Alasan Kemanusiaan, Pengacara Brigadir J: Seolah Orang Lain Margasatwa

Putri Candrawathi Tak Ditahan karena Alasan Kemanusiaan, Pengacara Brigadir J: Seolah Orang Lain Margasatwa

Nasional
Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe Pencemaran Nama Baik

Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe Pencemaran Nama Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.