Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Masyarakat Tak 'Panic Buying', Wapres: Kebutuhan Pokok Terjamin

Kompas.com - 04/03/2020, 15:16 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat agar tidak perlu melakukan panic buying alias membeli barang dengan jumlah besar terkait munculnya virus corona di Indonesia.

"Saya kira itu tidak perlu, karena pemerintah sudah mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan dalam jangka panjang," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Baca juga: Jusuf Kalla Prediksi Panic Buying karena Virus Corona Hanya Sepekan

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan ketersediaan kebutuhan pokok untuk masyarakat. Mulai dari makanan hingga obat-obatan, serta berbagai keperluan lainnya.

"Sehingga masyarakat tidak perlu panik dan kemudian memborong ini itu," kata dia.

Selain tidak melakukan panic buying, Wapres Ma'ruf Amin juga meminta masyarakat tidak panik dengan munculnya kasus pertama virus corona di Indonesia.

Namun, masyarakat diharapkan tetap waspada dan hati-hati serta menerapkan gerakan hidup sehat dan bersih.

Baca juga: Hadapi Corona, Wali Kota Jakbar Imbau Stop Panic Buying

Sebab, saat ini pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasinya.

"Kami memperketat masuknya WNA bahkan juga WNI ke wilayah Indonesia, melalui pintu-pintu masuk baik udara maupun laut," kata dia.

Pengetatan itu dilakukan dengan berbagai pemeriksaan kesehatan. Termasuk melacak jejak perjalanan pasien yang sudah positif terpapar virus corona sebelum dinyatakan sakit.

"Daerah yang terdampak corona kan cukup luas. Pokoknya kami akan memperketat masuknya wisatawan mancanegara atau WNI yang pulang dari luar negeri juga akan diperketat," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Baca juga: Virus Corona di Indonesia: Ini Pendapat Pakar Tentang Panic Buying

Pemerintah juga telah menyiapkan antisipasi penanganan apabila ditemukan kembali kasus serupa.

Salah satunya, pemerintah sudah menyiapkan 135 rumah sakit yang dilengkapi kamar isolasi yang memenuhi standar WHO.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com