Antisipasi Wabah Meluas, Komisi I DPR Bentuk Panja Virus Corona

Kompas.com - 04/03/2020, 14:24 WIB
Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari Dok. DPR RIKetua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan, komunikasi, dan luar negeri, menyepakati pembentukan panitia kerja (panja) terkait virus corona.

Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan kesepakatan pembentukan panja itu diputuskan dalam rapat internal pada akhir Februari lalu.

"Komisi I pada rapat internal minggu lalu menyepakti Panja Corona. Kami melihatnya dari aspek ketahanan nasional sebagai langkah antisipasi jika nanti wabah corona membesar," kata Kharis saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/3/2020).

Baca juga: Pengumuman Mendadak Jokowi yang Kejutkan Pasien Positif Corona...

Ia mengatakan pembentukan Panja Virus Corona ini sebagai persiapan agar mitra Komisi I, salah satunya adalah TNI, tanggap ketika penyebaran virus corona di Indonesia meluas.

Menurut Kharis, pelibatan militer dalam penanganan virus corona juga dilakukan di negara-negara lain yang terpapar.

Namun, Kharis menegaskan Komisi I tentu berharap wabah virus corona di dalam negeri terkendali.

"Bukan berharap jadi besar. Tapi maksud kami agar jika nanti besar penanganan oleh mitra-mitra Komisi I bisa sigap dan siaga dengan prosedur dan mekanisme yang benar," tutur dia.

"Mereka harus terlatih. Jangan sampai membantu dan menolong tapi mereka jadi korban. Lalu dari aspek anggaran juga mesti kami perhatikan," lanjut Kharis.

Baca juga: Setelah Penularan Virus Corona Berstatus Kejadian Luar Biasa...

Selain itu, Kharis mengatakan, koordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) juga penting untuk memetakan langkah pencegahan yang strategis.

Kharis menegaskan Panja Virus Corona yang dibentuk Komisi I ini berfokus pada isu ketahanan nasional.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X