Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/03/2020, 12:22 WIB
Rachmawati

Editor

KOMPAS.com - Sejak sebulan terakhir, 16 warga negara asing (WNA) tinggal di rumah besar di Dusun Ringinsari, desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwarung, Kabupaten Tulungagung diperiksa kesehatannya.

Mereka terdiri dari 14 WNA asal China, satu orang dari Malaysia, dan satu orang dari Malayasia. Ada 12 laki-laki dan 2 perempuan yang tinggal bersa,a

Keberadaan mereka diketahui setelah ketua RT setempat Dwi Budiono (57) melihat rumah besar yang dulunya kosong kini telah ditempati.

Dari laporan yang ia terima, orang yang tinggal di rumah tersebut adalah karyawan pabrik baru di Ngantru.

Baca juga: Pemerintah Sebut Kondisi Pasien yang Positif Virus Corona Semakin Membaik

“Tapi saya tidak dilapori, kalau yang menempati adalah orang asing,” ujar pensiunan tentara ini kepada Tribunjatim.com.

Karena ada orang asing di wilayahnya, Dwi melapor ke kepala desa dan camat setempat.

“Naluri saya sebagai tentara mendorong untuk melapor, terus malam ini ditindaklanjuti,” sambung Dwi.

Ia mengatakan dari izin yang disampaikan, rumah tersebut disewa selama 10 tahun dan baru ditempat sejak sebulan terakhir.

Baca juga: Satu Pasien Suspect Corona Demam 7 Hari meski Tak Ada Riwayat ke Luar Negeri

Sementara itu Camat Kedungworo Hari Prastijo, mengatakan warga sekitar sempat aneh melihat aktivitas warga asing di rumah dengan halaman luas itu.

“Sebelumnya rumah ini kan kosong. Jadi begitu ada aktivitas langsung menarik perhatian warga, apalagi ternyata ada orang asing,” kata Hari.

Ia kemudian menghubungi Kantor Imigraso kelas II Nont TPI Blitar. Hari juga menggandeng Dinas Kesehatan karena tengah marak penyebaran virus corona.

Baca juga: Tiba di Bandara Soekarno-Hatta, 17 WNA Dideportasi karena Virus Corona

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut 'Berkelanjutan' oleh Politikus Gerindra

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com