Pemerintah akan Tingkatkan Alokasi Gaji Guru Honorer pada Dana BOS

Kompas.com - 04/03/2020, 11:27 WIB
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy rapat koordinasi tingkat menteri tentang penyaluran dana BOS yang berlangsung di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (4/3/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMenteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy rapat koordinasi tingkat menteri tentang penyaluran dana BOS yang berlangsung di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya meningkatkan alokasi gaji guru honorer yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hal itu menjadi salah satu topik rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2020).

Menurut Muhadjir Effendy, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diizinkan mengalokasikan 50 persen dana BOS untuk pembayaran gaji honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Alokasi maksimum ini perlu disamakan dengan Kementerian Agama yang telah mengalokasikan maksimum 30 persen untuk pembayaran gaji guru honorer di madrasah.

"Ini perlu dijaga agar perbedaan policy (kebijakan) tidak menimbulkan perbedaan di lapangan antara Kemenag dengan Kemendikbud. Saya minta ada satu bahasa lah dalam memahami masalah BOS," kata Muhadjir Effendy, di sela rapat.

Baca juga: Skema Dana BOS Diperbarui, Kompetensi Kepala Sekolah Diuji

"Walau secara struktural beda, karena di Kemenag semua madrasah masih di tangan pusat (Kemenag). Sementara di Kemendikbud sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 adalah urusan pemerintah," sambung dia.

Muhadjir Effendy sekaligus menekankan soal percepatan penyaluran dana BOS.

Menurut dia, semestinya, Kemendikbud dan Kemenag harus memangkas tahapan penyaluran dana BOS agar dapat segera dirasakan oleh penerima manfaat.

"Kita akan membahas tentang masalah percepatan BOS yang semula empat tahap sekarang jadi tiga tahap. Bahkan untuk Kementerian Agama, dua tahap ya," ujar Muhadjir Effendy.

Baca juga: Sri Mulyani Cairkan Dana BOS Rp 9,8 Triliun untuk 136.579 Sekolah

Kementerian Keuangan sudah menyetujui mekanisme percepatan penyaluran dana BOS.

Percepatan penyaluran dana BOS, lanjut Muhadjir Effendy, yakni dengan tidak lagi melewati rekening kas umum di tingkat provinsi atau kabupaten/kota seperti sebelumnya.

Dana BOS saat ini masuk ke rekening kas umum negara, kemudian langsung dicairkan ke masing-masing sekolah atau madrasah negeri.

"Terutama yang melalui Kemendikbud. Sebetulnya ini pernah dilakukan pada tahun 2009-2010," lanjut Muhadjir Effendy.

Khusus untuk madrasah negeri, ia meminta perlu dibentuk satuan kerja agar percepatan penyaluran dana BOS dengan dua tahap dapat segera terlaksana.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mal di Bekasi Diizinkan Beroperasi, Ridwan Kamil: Bukan Pelonggaran PSBB, tapi Adaptasi

Mal di Bekasi Diizinkan Beroperasi, Ridwan Kamil: Bukan Pelonggaran PSBB, tapi Adaptasi

Nasional
KPU Prediksi Biaya Pilkada 2020 Meningkat jika Digelar di Masa Pandemi

KPU Prediksi Biaya Pilkada 2020 Meningkat jika Digelar di Masa Pandemi

Nasional
Wawancaranya dengan Siti Fadilah Dinyatakan Salahi Aturan, Ini Respons Deddy Corbuzier

Wawancaranya dengan Siti Fadilah Dinyatakan Salahi Aturan, Ini Respons Deddy Corbuzier

Nasional
Sebelum Berpulang, Didi Kempot Sempat Buat Lagu 'Sungkem', Bercerita tentang Soekarno

Sebelum Berpulang, Didi Kempot Sempat Buat Lagu "Sungkem", Bercerita tentang Soekarno

Nasional
Ini 25 Daerah yang Mulai Bersiap Terapkan New Normal

Ini 25 Daerah yang Mulai Bersiap Terapkan New Normal

Nasional
Tak Ada Masjid di Arab Saudi Gelar Shalat Id, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Tak Ada Masjid di Arab Saudi Gelar Shalat Id, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Nasional
Gugus Tugas: Warga yang akan Kembali ke Jakarta Harus Unduh Aplikasi BLC

Gugus Tugas: Warga yang akan Kembali ke Jakarta Harus Unduh Aplikasi BLC

Nasional
New Normal, Ridwan Kamil Wajibkan Mal Batasi Kapasitas Pengunjung

New Normal, Ridwan Kamil Wajibkan Mal Batasi Kapasitas Pengunjung

Nasional
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19

Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19

Nasional
Densus 88 Tangkap 6 Terduga Teroris Tiga Hari Sebelum Lebaran

Densus 88 Tangkap 6 Terduga Teroris Tiga Hari Sebelum Lebaran

Nasional
Fraksi PPP: Setelah Mal, Seharusnya Tempat Ibadah Kembali Dibuka

Fraksi PPP: Setelah Mal, Seharusnya Tempat Ibadah Kembali Dibuka

Nasional
Kasus Covid-19 di Mesir Melonjak, WNI Dipastikan Tak Ada yang Terinfeksi

Kasus Covid-19 di Mesir Melonjak, WNI Dipastikan Tak Ada yang Terinfeksi

Nasional
Panduan New Normal: Jumlah Pekerja Masuk Kantor Dibatasi, Makan di Kantin Berjarak 1 Meter

Panduan New Normal: Jumlah Pekerja Masuk Kantor Dibatasi, Makan di Kantin Berjarak 1 Meter

Nasional
Yakin Mampu Atasi Covid-19, Pemerintah: Kita Tidak Akan Menyerah

Yakin Mampu Atasi Covid-19, Pemerintah: Kita Tidak Akan Menyerah

Nasional
Sebaran 415 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia: DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 415 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia: DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X