Mantan Hakim MK Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 04/03/2020, 05:45 WIB
Guru Besar Bidang Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati dalam diskusi bertajuk Tolak RUU Ketahanan Keluarga: RUU Kok Gitu?, di FMIPA Universitas Indonesia, Selasa (3/3/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariGuru Besar Bidang Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati dalam diskusi bertajuk Tolak RUU Ketahanan Keluarga: RUU Kok Gitu?, di FMIPA Universitas Indonesia, Selasa (3/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Bidang Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Maria Farida Indrati, meragukan alasan salah pengetikan dalam Pasal 170 omnibus law RUU Cipta Kerja.

Pasal 170 menyatakan, pemerintah dapat mengubah sebuah undang-undang melalui Peraturan Pemerintah (PP).

"Kalau salah ketik (pasal 170) masa dua ayat sih, gitu kan," kata Maria dalam sebuah diskusi di FMIPA Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: Mahfud Sebut Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bisa Diperbaiki

Adapun Pasal 170 ayat 1 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja berbunyi:

"Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini."

Kemudian, pada Pasal 170 ayat 2 disebutkan bahwa perubahan ketentuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat berikutnya menyatakan dalam rangka penetapan peraturan pemerintah, pemerintah dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dari sisi substansi, Maria menilai, Pasal 170 sangat keliru. Ia menegaskan bahwa undang-undang tidak bisa diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Pasal 170, kata dia, meniadakan peran DPR dalam membuat perundang-undangan. Ia pun mendorong pasal tersebut dicabut dalam RUU sapu jagat tersebut.

"Itu termasuk pasal yang keliru, menurut saya terlalu tidak menganggap siapa sih yang membuat UU?, UU itu harus dibentuk oleh dua lembaga yaitu DPR dan pemerintah," ujar Maria.

Baca juga: Pengamat Ragukan Alasan Pemerintah Salah Ketik RUU Cipta Kerja

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

471 Pasien Sembuh dari Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

471 Pasien Sembuh dari Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di Hong Kong

Kemenlu: Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di Hong Kong

Nasional
Kemenlu: Vietnam Usul KTT ASEAN 2020 Diadakan Face to Face

Kemenlu: Vietnam Usul KTT ASEAN 2020 Diadakan Face to Face

Nasional
UPDATE Covid-19 3 Juni: Pemerintah Sudah Periksa 354.434 Spesimen dari 246.433 Orang

UPDATE Covid-19 3 Juni: Pemerintah Sudah Periksa 354.434 Spesimen dari 246.433 Orang

Nasional
Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi

Ini Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi

Nasional
Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos Covid-19

Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos Covid-19

Nasional
UPDATE 3 Juni Covid-19 di Indonesia: ODP 48.153 dan PDP 13.285 Orang

UPDATE 3 Juni Covid-19 di Indonesia: ODP 48.153 dan PDP 13.285 Orang

Nasional
Yurianto: Kita Harus Yakini, Sepulang dari Luar Rumah Pasti Berpotensi Membawa Virus

Yurianto: Kita Harus Yakini, Sepulang dari Luar Rumah Pasti Berpotensi Membawa Virus

Nasional
Sri Mulyani Akui Baru Sebagian Kecil Tenaga Medis yang Dapat Insentif

Sri Mulyani Akui Baru Sebagian Kecil Tenaga Medis yang Dapat Insentif

Nasional
Mensos Juliari: Angka Kemiskinan Naik Jadi 13,22 Persen akibat Pandemi

Mensos Juliari: Angka Kemiskinan Naik Jadi 13,22 Persen akibat Pandemi

Nasional
Bansos Covid-19 Diperpanjang Hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

Bansos Covid-19 Diperpanjang Hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

Nasional
Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

Nasional
Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemenlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemenlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X