Kompas.com - 03/03/2020, 16:30 WIB
Wapres Maruf Amin saat menyampaikan laporan SPT PPh 2019 di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWapres Maruf Amin saat menyampaikan laporan SPT PPh 2019 di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan pajak bertujuan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Hal itu disampaikan Ma'ruf usai melaporkan SPT-nya di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Ma'ruf mengatakan, pajak dibayarkan untuk berbagi sebagai bangsa dan negara melalui banyak pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Isi SPT Online, Wapres Maruf: Pajak Tulang Punggung Negara, Jangan Menghindar

"Hasilnya pajak itu untuk berbagai sarana prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, berbagai infrastruktur dan akan diberikan kepada masyarakat khususnya yang pelosok terpencil di Tanah Air supaya kehidupan mereka lebih baik," ujar Ma'ruf.

Oleh karena itu, kata Ma'ruf, pajak yang dibayarkan masyarakat akan menjadi amal ibadah bagi mereka sendiri.

Sebab, kata dia, membayar pajak juga merupakan perintah untuk menyayangi dan menyantuni sesama warga bangsa.

Ma'ruf juga mengajak masyarkat untuk melaporkan SPT PPh 2019-nya melalui e-filling agar pelaporan lebih aman dan nyaman.

Ia mengatakan, laporan pajak tahunan maupun pembayaran pajak bukan untuk satu pihak tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Sebab, kata dia, keberlangsungan negara dan bangsa sangat tergantung dengan pendapatan negara yang berasal dari pajak, disamping pemasukan lain.

"Pajak ini merupakan tulang punggung dari pembiayaan negara kita. Oleh karena itu kita tidak boleh mencoba menghindar. Itu bukan warga negara yang baik," kata dia.

Baca juga: Wapres Maruf: Pajak Tidak Memberatkan..

Diberitakan, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan setiap warga negara wajib pajak untuk melapor SPT tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2019.

Kabid P2Humas Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Widi Widodo mengatakan, Wajib Pajak (WP) orang pribadi harus melapor SPT Tahunan sebelum jatuh tempo pada 31 Maret 2020 mendatang.

"Iya, sampai 31 Maret. Jadi tinggal melaporkan bukti potong saja," kata Widi di Jakarta, Kamis (30/1/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangkap 5 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, KKP Bongkar Modus Pencurian Baru

Tangkap 5 Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam, KKP Bongkar Modus Pencurian Baru

Nasional
LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

Nasional
Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Nasional
Kemenlu Pastikan Rumah Achmad Soebardjo yang Jadi Kantor Pertama Bukan Miliknya

Kemenlu Pastikan Rumah Achmad Soebardjo yang Jadi Kantor Pertama Bukan Miliknya

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Vaksinasi Covid-19 di RS Diperpendek Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Vaksinasi Covid-19 di RS Diperpendek Selama Ramadhan

Nasional
Menteri PPN: Swasta Diberi Kesempatan Turut Bangun Ibu Kota Negara

Menteri PPN: Swasta Diberi Kesempatan Turut Bangun Ibu Kota Negara

Nasional
Kemenag: Ada Preferensi Hilal Awal Ramadhan 1442 H Terlihat di Indonesia

Kemenag: Ada Preferensi Hilal Awal Ramadhan 1442 H Terlihat di Indonesia

Nasional
Mahfud: Utang BLBI ke Negara Tembus Rp 109 Triliun Lebih

Mahfud: Utang BLBI ke Negara Tembus Rp 109 Triliun Lebih

Nasional
Survei: Airlangga Tokoh Parpol dengan Elektabilitas Tertinggi Capres 2024, Disusul Prabowo dan Sandiaga

Survei: Airlangga Tokoh Parpol dengan Elektabilitas Tertinggi Capres 2024, Disusul Prabowo dan Sandiaga

Nasional
Persoalan Bangsa Dinilai Tak Bakal Tuntas jika Parpol Pilih Kader Berdasarkan Popularitas

Persoalan Bangsa Dinilai Tak Bakal Tuntas jika Parpol Pilih Kader Berdasarkan Popularitas

Nasional
Ini Vaksin Covid-19 yang Resmi Digunakan di Indonesia dan Status Sertifikasinya di WHO

Ini Vaksin Covid-19 yang Resmi Digunakan di Indonesia dan Status Sertifikasinya di WHO

Nasional
Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo di Cikini, Pernah Jadi Kantor Kemenlu, Kini Dijual

Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo di Cikini, Pernah Jadi Kantor Kemenlu, Kini Dijual

Nasional
Hingga 12 April, Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Capai 15,4 Juta Suntikan, Dosis Dua baru 5 Juta

Hingga 12 April, Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Capai 15,4 Juta Suntikan, Dosis Dua baru 5 Juta

Nasional
UPDATE 12 April: Ada 59.915 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 April: Ada 59.915 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 11 April: 4.829 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Paling Banyak Jawa Barat

UPDATE 11 April: 4.829 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Paling Banyak Jawa Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X