KIP Putuskan Hasil Audit BPKP Terkait BPJS Kesehatan sebagai Informasi Terbuka

Kompas.com - 03/03/2020, 12:48 WIB
Suasana sidang putusan sengketa informasi antara Peneliti ICW Egi Primayogha dan BPKP di Kantor Komidi Informasi Pusat, Selasa (3/3/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSuasana sidang putusan sengketa informasi antara Peneliti ICW Egi Primayogha dan BPKP di Kantor Komidi Informasi Pusat, Selasa (3/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat membuka hasil audit terkait defisit BPJS Kesehatan.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Komisioner KIP Cecep Suryadi dalam sidang putusan sengketa antara BPKP dan peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Egi Primayogha.

"Menyatakan informasi hasil audit terkait dana jaminan sosial kesehatan sebagaimana pernah disampaikan kepada komisi IX dan XI DPR-RI sebagai informasi yang bersifat terbuka," kata Cecep dalam sidang di Kantor KIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: Jokowi Minta BPKP Audit Defisit BPJS Kesehatan

Dalam putusannya, KIP mengabulkan permohonan Egi untuk dapat menerima hasil audit BPKP terkait BPJS Kesehatan tersebut.

Menurut KIP, hasil audit tersebut tidak memenuhi unsur kerahasiaan sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Sudah sepatutnya berdasarkan Undang-undang KIP, termohon sebagaimana informasi yang sudah disampaikan pejabatnya, dalam pertemuan terbuka untuk umum tersebut, dan menyediakan akses kepada publik karena sudah tidak memiliki unsur kerahasiaan," kata anggota Majelis Komisioner Arif Kuswardono.

Baca juga: Di Depan Sri Mulyani, Anggota DPR Ramai-ramai Desak Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Menanggapi putusan KIP, Egi mengapresiasi putusan KIP dan meminta BPKP segera menyerahkan hasil audit terkait BPJS Kesehatan tersebut.

"Hasil audit itu mungkin akan berguna bagi publik untuk mengetahui permasalahan BPJS di mana saja," ujar Egi usai sidang.

Sementara, anggota Tim Hukum BPKP yang enggan disebutkan identitasnya mengaku akan berkoordinasi dengan atasan untuk menindaklanjuti putsan KIP ini.

Baca juga: Jokowi Sebut Menkes Sudah Punya Jurus Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Sebelumnya, ICW mengajukan sengketa informasi melawan BPKP di Komisi Informasi Pusat karena BPKP menolak memberikan dokumen hasil audit BPKP terkait BPJS Kesehatan.

ICW meminta dokumen itu karena program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan tengah bermasalah.

Dikutip dari situs resmi ICW, ICW mencatat sedikitnya pemerintah menyuntikkan dana talangan kepada BPJS sebesar Rp 22,1 triliun. Namun, per akhir Desember 2019, BPJS juga masih mengalami defisit sebesar Rp 15,5 triliun.

"Jumlah tersebut jelas tidak sedikit. Oleh karena itu dokumen hasil audit yang dilakukan BPKP perlu diketahui oleh publik luas. Publik sebagai pembayar pajak dan pihak yang diwajibkan mengikuti program JKN mesti mengetahui segala permasalahan yang ada dalam pengelolaannya," kata Egi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Tragis, Suami Diduga Bunuh Istri Lalu Gantung Diri, Polisi: Ada Luka Memar di Wajah

Tragis, Suami Diduga Bunuh Istri Lalu Gantung Diri, Polisi: Ada Luka Memar di Wajah

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X