Langkah Kemenkes Setelah Dua WNI Positif Terjangkit Virus Corona

Kompas.com - 03/03/2020, 07:44 WIB
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersama jajaran Kemenkes dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes RI, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersama jajaran Kemenkes dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes RI, Senin (2/3/2020).

"Saya berarti punya bahan untuk riset selanjutnya karena dengan adanya virus ini virusnya bisa kita periksa. Apakah nanti arahnya untuk jadi vaksin atau untuk jadi apa pun, itu akan kita terus riset," kata Terawan.

Baca juga: Menkes Ungkap Dugaan Mengapa WN Jepang Positif Corona Bisa Lolos Masuk Indonesia

Terawan melanjutkan, adanya WNI yang positif virus corona juga membuktikan bahwa Kementerian Kesehatan dapat mendeteksi virus corona yang sempat diragukan sejunlah pihak.

"Nah ini Pak Sis (Siswanto, Kepala Balitbangkes) ini merasa 'aku kok dianggap enggak bisa meriksa'. Nah, sekarang bisa. Selamat, Bapak, karena sekarang hasilnya sudah positif," ujar Terawan.

Selain itu, Terawan juga mensyukuri bahwa dua orang yang terinfeksi virus corona itu berada dalam kondisi sehat dalam artian bisa beraktivitas normal.

"(Sehatnya seperti) Anda ini, bisa bertanya, bisa duduk, bisa senyum, enggak sesak, tensi baik, nadi baik, saturasi 99 persen, tidak demam, tidak mual, tidak mencret, tidak apa lagi? Pokoknya tidak lah yang sakit-sakit itu," kata Terawan.

Langkah Kemenkes

Tak hanya berupaya menenangkan publik, Kementerian Kesehatan juga telah melakukan upaya untuk menanggulangi virus Corona. Salah satunya dengan menambah jumlah rumah sakit rujukan bagi pasien suspect Corona.

Direktur Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo mengatakan, Kemenkes sebelumnya telah menyiapkan seratus rumah sakit untuk rujukan pasien suspect Corona.

"Kita punya 100 rumah sakit rujukan, semua itu sudah disiapkan. Tapi kemudian ini akan diperluas karena kita harus melihat potensi itu, sedang dipersiapkan, nanti ada 32 yang akan ditambahkan untuk menjadi rumah sakit rujukan," kata Bambang.

Baca juga: Kemenkes Tambah Rumah Sakit Rujukan Virus Corona

Bambang menuturkan, rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit akan melakukan simulasi bersama seluruh komponen antara lain dinas kesehatan dan pusat kesehatan primer setempat.

"Simulasi tidak dilakukan sendiri, termasuk rujukan fasilitas kesehatan itu dilakukan. Termasuk bagaimana standar mengambil material, kemudian media yang digunakan, kemudian transportnya seperti apa, semua sudah distrandarisasi," kata Bambang.

Biaya layanan kesehatan itu juga akan dibebankan kepada Negara dan sehingga para pasien tidak perlu merogoh kocek mereka.

Hal ini tertuang dalam dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus Sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya yang diteken Terawan pada 4 Februari 2020.

"Segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi diktum kedua Kepmenkes tersebut.

Baca juga: Menkes: Tak Semua Orang yang Kontak dengan Pasien Corona Akan Tertular

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Nasional
Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X