Komisi V Akan Bahas Penghentian Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan Menteri PUPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi V Ahmad Riza Patria meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan evaluasi terhadap pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Hal ini disampaikan Riza menanggapi keputusan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menghentikan sementara proyek kereta cepat tersebut.

Riza mengatakan, Komisi V akan membahas penghentian proyek tersebut dengan Menteri PUPR.

"Saya kira itu perlu kita kaji kembali ya, nanti kita akan bahas di komisi V ya bagaimana rencana pembangunan kereta cepat," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Dituding Bikin Banjir, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Disetop Mulai Senin Besok

Riza mengatakan, pembangunan proyek kereta cepat yang mengakibatkan banjir di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek adalah pelajaran, bahwa pembangunan seharusnya sesuai dengan prosedur.

"Saya kira ini jadi pelajaran bagi kita semua bahwa semua pembangunan memang perlu dilakukan dengan cepat tetapi lebih penting dilakukan secara baik ya," ujarnya.

Lebih lanjut, Riza mengatakan, pembangunan kereta cepat tentu sudah dikaji dengan mendalam oleh pemerintah.

Oleh karenanya, program yang sudah dicanangkan pemerintah harus segera kembali dilanjutkan.

"Jadi program yang sudah dicanangkan perlu disempurnakan ya," pungkasnya.

Baca juga: KCIC Ditantang Buka Studi Amdal Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Diberitakan sebelumnya, Proyek konstruksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau JKT-BDG dihentikan sementara mulai 2 Maret 2020.

Penghentian pengerjaan proyek dilakukan sesuai dengan perintah dari Kementerian PUPR lewat Komite Kesemalatan Konstruksi.

Menurut Kementerian PUPR, proyek kereta cepat pertama di Indonesia itu memicu genangan banjir di ruas Tol Jakarta-Cikampek. Proyek ini dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan ditargetkan bisa mulai beroperasi pada 2021.

"Betul dihentikan untuk sementara waktu," kata Plt Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, seperti dikutip dari Antara, Senin (2/2/2020).

Baca juga: Saat Jadi Menhub, Jonan Pernah Tolak Keluarkan Izin Kereta Cepat JKT-BDG

Selain banjir, lanjut dia, memang ada sejumlah evaluasi pada pelaksanaan manajemen konstruksi di lapangan yang kurang diperhatikan kontraktor proyek kereta cepat.

Beberapa hal yang jadi perhatian Kementerian PUPR antara lain keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan seperti menghalangi akses jalan.

"Kemudian tumpukan-tumpukan material yang menggangu di pinggir-pinggir, drainase yang tertimbun serta tertutup sehingga menimbulkan banjir, dan juga manajemen keselamatan serta cara kerjanya. Pada intinya itu saja," jelas Danis.

Saat datang musim, alhasil banyak ruas Tol Cikampek yang terendam banjir. Akibatnya, kemacetan parah terjadi di tol tersebut. Beberapa titik banjir antara lain di KM 19, KM 34, dan KM 8.