Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/03/2020, 15:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Fachrul Razi ingin peraturan perundang-undangan terkait wakaf direvisi. Adapun ketentuan soal wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018.

Menurut Fachrul, aturan mengenai wakaf saat ini masih terlalu rumit. Sehingga hal itu menjadi salah satu penyebab laju wakaf, terutama wakaf uang, berjalan sangat lambat.

Padahal, di negara-negara Islam, wakaf uang menjadi salah satu sumber devisa negara yang sangat besar.

"Di kita belum berjalan baik, terutama kalau kita pelajari undang-undangnya, kalau kami bahas sama-sama coba, kelihatannya terlalu agak jelimet sedikit," kata Fachrul dalam sambutannya di acara rapat kerja nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag di kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Wapres Minta Aset Wakaf Dikelola Profesional untuk Sejahterakan Rakyat

Fachrul menilai proses wakaf masih berbelit-belit. Misalnya, seseorang yang akan wakaf harus membuat akta wakaf.

Selain itu, ia juga harus menunjuk nadzir atau pihak yang menerima harta benda wakaf.

Fachrul ingin supaya proses itu dipermudah. Bahkan jika memungkinkan, orang dapat memproses wakaf melalui ponselnya.

"Seingga memudahkan orang dia mau wakaf 5 juta hari ini atau dia mau wakaf 5 perak atau wakaf 5 ribu rupiah, kapan saja dia bisa ngirim pakai HP dan enggak usah repot-repot membuat akta wakaf atau menunjuk nadzir-nya, kita buat aturan yang akan lebih sederhana," ujar Fachrul.

Baca juga: Dompet Dhuafa Kenalkan Konsep Wakaf Kepada Milenial

Dalam kesempatan itu, Fachrul juga meminta dukungan kepada Ketua Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama dan sosial, Yandri Susanto, untuk merevisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

"Kalau dulu kan orang bilang harta tidak dibawa mati, mungkin sekarang bisa kita angkat tema, harta bisa dibawa mati melalui wakaf," kata Fachrul.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Kabareskrim Susno Duaji Beri Tanggapan soal Dirinya Disebut Masuk PKB

Eks Kabareskrim Susno Duaji Beri Tanggapan soal Dirinya Disebut Masuk PKB

Nasional
Agenda Jokowi Saat Rabu Pon 1 Februari: Sore ke Bali, Pagi Belum Diketahui

Agenda Jokowi Saat Rabu Pon 1 Februari: Sore ke Bali, Pagi Belum Diketahui

Nasional
Eks Ketua Dewan Pembina ACT Dituntut 4 Tahun Penjara di Kasus Penggelapan Dana Boeing

Eks Ketua Dewan Pembina ACT Dituntut 4 Tahun Penjara di Kasus Penggelapan Dana Boeing

Nasional
Propam Didesak Turun Tangan soal Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka

Propam Didesak Turun Tangan soal Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka

Nasional
Saat Pengacara Sambo Sindir Pleidoi 1.178 Halaman Hanya Dibalas Replik Jaksa 19 Halaman

Saat Pengacara Sambo Sindir Pleidoi 1.178 Halaman Hanya Dibalas Replik Jaksa 19 Halaman

Nasional
Dua Hakim MK Nilai UU Perkawinan Perlu Direvisi untuk Merepons Pernikahan Beda Agama

Dua Hakim MK Nilai UU Perkawinan Perlu Direvisi untuk Merepons Pernikahan Beda Agama

Nasional
Jelang Rabu Pon 1 Februari, Ini Kata Sejumlah Menteri Saat Ditanya soal 'Reshuffle'

Jelang Rabu Pon 1 Februari, Ini Kata Sejumlah Menteri Saat Ditanya soal "Reshuffle"

Nasional
Sidang Vonis Ferdy Sambo atas Kasus Kematian Brigadir J Digelar 13 Februari

Sidang Vonis Ferdy Sambo atas Kasus Kematian Brigadir J Digelar 13 Februari

Nasional
Nasdem Merasa Tak Punya Kewajiban Jelaskan Pencapresan Anies ke Jokowi

Nasdem Merasa Tak Punya Kewajiban Jelaskan Pencapresan Anies ke Jokowi

Nasional
Anies Sudah Punya Tiket Capres, Gerindra Siap Berkontestasi Secara Sehat

Anies Sudah Punya Tiket Capres, Gerindra Siap Berkontestasi Secara Sehat

Nasional
Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan

Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan

Nasional
Anies Dapat Tiket Capres dari Nasdem-Demokrat-PKS, PDI-P: Itu Hak Mereka

Anies Dapat Tiket Capres dari Nasdem-Demokrat-PKS, PDI-P: Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Bakal Panggil Windy Idol Jadi Saksi Suap Hakim Agung

KPK Bakal Panggil Windy Idol Jadi Saksi Suap Hakim Agung

Nasional
Kubu Ferdy Sambo Tuding Replik JPU Sesatkan Peradilan

Kubu Ferdy Sambo Tuding Replik JPU Sesatkan Peradilan

Nasional
Gerindra Minta Jangan Ada 'Privilege' untuk Pensiunan Polisi Penabrak Mahasiswa UI hingga Tewas

Gerindra Minta Jangan Ada "Privilege" untuk Pensiunan Polisi Penabrak Mahasiswa UI hingga Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.