Kompas.com - 02/03/2020, 15:11 WIB
Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto dalam jumpa pers di Gedung Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto dalam jumpa pers di Gedung Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto membantah bahwa pemerintah tidak memiliki kebijakan yang jelas terkait pencegahan dan penanganan virus corona.

"Kalau enggak jelas sudah berantakan negara ini. Kalau enggak jelas ya biarin saja orang ngapain dikarantina, biarin saja kek mau masuk kek, mau ngapain kek, dipantau biarin saja apa itu bukan kebijakan," kata Yuri pada Kompas.com, Senin (2/3/2020).

Yuri menegaskan, pemerintah sudah melakukan beberapa kebijakan terkait pencegahan virus corona, salah satunya dengan karantina warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari lokasi terdampak bencana di Wuhan, China.

"Kemudian kita melakukan pengawasan ketat ada orang dalam pemantauan apa itu bukan sebuah kebijakan terus kebijakan yang mana lagi yang diinginkan," ujar dia.

Baca juga: Tangkal Virus Corona, Ini Imbauan Risma untuk Warga Surabaya

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, pemerintah tidak memiliki kebijakan yang jelas mengenai penanganan dan pencegahan mewabahnya virus corona.

"Sekarang memang karena tidak jelas sebetulnya untuk Covid-19 itu bagaimana policy-nya pemerintah selain hanya berdoa dan tidak, tidak ada, tidak ada (yang positif terjangkit virus corona)," ujar Agus ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (1/3/2020).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Agus, pemerintah belum memberikan petunjuk jelas, misalnya, terkait apa yang harus dilakukan masyarakat dan ke mana tempat yang harus dituju jika mengalami gejala penyakit yang disebabkan Covid-19.

Agus juga menyinggung soal kontrol terhadap masuknya orang asing ke Indonesia, baik melalui bandara maupun pelabuhan.

Baca juga: Virus Corona, Anggota DPR Nilai Petugas di Bandara dan Pelabuhan Kebobolan

Dalam pandangannya, tak ada kebijakan penanganan yang konkret dalam menangani situasi yang membahayakan.

"Kita ke mana nih kalau ada yang kena, kan enggak ada petunjuk itu ke publik, saya belum dengar yang pasti kecuali tadi, berdoa, dan sebagainya. Itu lebih berbahaya menurut saya, karena real policy-nya seperti apa sih, siapa yang mengawasi," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X