Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Positif Corona, Jokowi Tak Evaluasi Kebijakan Pariwisata

Kompas.com - 02/03/2020, 13:24 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tak akan mengevaluasi kebijakan pariwisata setelah terkonfirmasinya kasus pertama virus Corona terhadap dua warga di Depok, Jawa Barat.

Dua warga Depok itu diduga tertular oleh warga negara Jepang yang sempat berkunjung ke rumah mereka.

Kendati demikian, Presiden Joko Widodo memastikan, kebijakan pemerintah memberi insentif maskapai penerbangan untuk menggenjot pariwisata akan terus berjalan.

"Tidak (ada evaluasi). Itu berbeda, insentif itu kan kita berikan kepada wisatawan dari daerah-daerah yang sudah diperkirakan tidak menjadi episentrum dari virus Corona," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Baca juga: 2 WNI Positif Corona, Seperti Apa Kontak Langsung yang Berisiko Tertular?

Presiden Jokowi memastikan, pemerintah sudah memiliki perhitungan. Menurut dia, pemerintah ingin kasus virus Corona terselesaikan tanpa mengganggu kondisi ekonomi.

"Saya kira sudah dihitung semuanya karena kita ingin kasus-kasusnya terselesaikan, tapi ekonomi kita juga pada kondisi yang baik dan normal. Itu keinginan kita," kata Jokowi.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan pemerintah tetap hati-hati dengan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.

"Wisatawan kan dari negara yang tidak terdampak. Kan tidak seluruh dunia kena, baru 54 (negara) atau 52 yang kena," kata dia.

Terawan menegaskan, Indonesia tidak akan mengikuti langkah negara lain seperti Arab Saudi yang menutup sementara akses umrah, atau seperti Jepang yang menutup sejumlah tempat wisata.

"Jadi kita ini hati-hati tapi tidak sampai paranoid, kita lakukan cegah tangkal yang baik sesuai prosedur. Diungkapkan tidak boleh paranoid oleh WHO," kata dia.

Baca juga: Menkes Terawan Datangi RSPI Sulianti Saroso, Cek 2 WNI yang Positif Corona

Pemerintah Republik Indonesia (RI) sepakat memberikan paket insentif khusus parwisata Indonesia untuk mengatasi dampak akibat virus corona.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, insentif untuk wisman, pemerintah memberikan alokasi tambahan sebesar Rp 298,5 miliar.

Insentif tersebut terdiri dari Insentif Airlines dan Travel Agent, Insentif dalam skema Joint Promotion, kegiatan promosi pariwisata serta familiarization trip (famtrip) dan influencer.

Dengan insentif ini, tiket pesawat untuk tujuan 10 destinasi pariwisata mendapat diskon hingga 50 persen.

Adapun 10 destinasi wisata yang dimaksud meliputi Batam, Denpasar, Yogyakarta, Labuan Bajo, Lombok, Malang, Manado, Silangit, Tanjung Pinang, dan Tanjung Pandan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com